Categories: METROPOLIS

Kunker Jangan Sekedar Rutinitas

JAYAPURA-Praktisi Hukum, Gustaf Kawer menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Merauke, Provinsi Papua Tengah, Minggu (3/10) tidak memberikan dampak untuk pembangunan Papua Tengah maupun tanah Papua umumnya.

  “Saya melihat ini hanya rutinitas, bahkan bisa dibilang pencitraan, karena tidak ada urgensinya sama sekali,” ujarnya, di ruang kerja, Selasa (5/10).

   Adapun akhir pekan kemarin Presiden Parabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kunjungannya melihat persiapan demplot (demonstration plot) padi untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia.

   “Jokowi juga dulu begini, hampir setiap tahun datang, tapi apa yang kita lihat masalah mendasar di Papua tidak selesai-selesai,” behernya.

   Gustaf menyarankan jika memang Prabowo  serius membangun tanah Papua, maka perdayakan anggota kabinet untuk menginventaris masalah-masalah yang substansi, seperti kasus pelanggaran HAM, masyarakat Papua yang sampai hari ini masih  termarginalisasi, diskriminasi, maupun kasus kasus pelanggaran masa lalu.

  “Kalau mau bangun Papua, maka selesaikan dulu masalah-masalah ini, karena ganti presiden dari masa orde baru sampai sekarang masalah-masalah ini masih terjadi,” bebernya.

   Menurut Gustaf,  pola pembangunan selama ini terfokus pada pembangunan infrastruktur, namun pola ini tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Buktinya masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi masih cukup tinggi.

   “Kenapa masalah ini masih terjadi? karena persoalan dasarnya belum tersentuh,” ungkap Gustaf.

   Diapun mengatakan kehadiran Prabowo di Merauke bisa dikatakan bagian dari misi politik. Sebab sebelumnya mantan Presiden Joko Widodo menggagas Proyek Stategi Nasional (PSN) berbasis pangan di wilayah tersebut.

   “Kita lihat urgensinya Prabowo cek proyek ini apa, tidak salah kalau masyarakat menilai kunjungannya ini punya misi tertentu,” ujarnya.

   Diapun mengharapkan keberadaan tokoh-tokoh Papua di Kabinet Merah Mutih, dapat menginventarsir masalah-masalah yang substansi di Papua. “Misalnya kasus pelanggaran HAM berat di Wamena, Wasior maupun kasus lainnya selama ini belum tuntas. Jika masalah ini bisa diselesaikan, maka saya yakin kehidupan masyarakat Papua akan lebih sejahtera,” tuturnya. (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Temuan Pemborosan Anggaran Jadi Perhatian DPRP di APBD Perubahan

   Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan pembahasan tindak lanjut akan dilakukan oleh masing-masing…

8 hours ago

DPR Kota Jayapura Tetapkan 12 Raperda Dibahas Tahun Ini

  Regulasi ini mencakup empat (4) Raperda kategori APBD dan Delapan (8) Raperda Non-APBD guna…

9 hours ago

Mantan Bendahara Bunda PAUD Papsel Divonis 4 Tahun Penjara

Putusan Majelis Hakim Tipikor Jayapura tersebut  lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang…

10 hours ago

Pergaulan Bebas dan Faktor Ekonomi Jadi Penyebab 1000 Lebih Anak Berhenti Sekolah

  Sejumlah mama Papua datang dari berbagai Distrik di Kota Jayapura mengenakan sandal jepit, menggandeng…

11 hours ago

Stok Obat Menipis, Pelayanan Puskesmas Mopah Baru Terancam Terganggu

Kepala Puskesmas (Kapus) Mopah Baru Severina SH. Wiratwanti menyampaikan, stok obat, terutama jenis obat yang…

12 hours ago

Kemarau Panjang di Papua Pegunungan, Sejumlah Sumur Bor Milik Warga Mulai Mengering

Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda menyatakan musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan ini dimulai dari…

13 hours ago