

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo saat berkunjung ke salah satu sekolah di Abepura beberapa waktu lalu. (foto:Takim/Cepos)Foto A Opening
Terutama Menjelang Kelulusan dan Penerimaan Murid Baru
JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan. Ia meminta Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti edaran wali kota yang mengatur larangan pungli, khususnya menjelang pengumuman kelulusan dan proses penerimaan murid baru.
Menurut Abisai, Dinas Pendidikan perlu kembali mengingatkan seluruh satuan pendidikan, mulai dari SD, SMP hingga SMA/SMK, agar tidak lagi membebankan biaya tambahan kepada orang tua siswa.
Ia menilai, praktik pungutan yang tidak sesuai aturan hanya akan memberatkan masyarakat, terutama di momen penting seperti kelulusan dan pendaftaran peserta didik baru.
“Edaran sudah jelas. Sekolah tidak boleh lagi memungut biaya tambahan di luar ketentuan. Ini harus dipatuhi oleh semua pihak,” tegasnya saat ditanya Cepos, Selasa (5/5).
Abisai menekankan bahwa visi dan misi Pemerintah Kota Jayapura telah secara tegas menolak segala bentuk pungli di sektor pendidikan. Karena itu, ia tidak akan ragu memberikan sanksi tegas bagi oknum yang masih melanggar aturan tersebut.
“Sanksi akan diberikan tanpa kompromi. Bisa berupa pemindahan tugas hingga pemberhentian, jika terbukti melanggar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah kebutuhan dasar siswa, seperti seragam sekolah, termasuk baju batik dan olahraga, saat ini telah ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi pihak sekolah untuk menarik biaya tambahan dari orang tua murid.
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…