Di samping itu juga pembangunan Papua harus tetap berakar kuat pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Integrasi antara agenda pembangunan modern dan sistem nilai lokal merupakan prasyarat agar setiap kebijakan memiliki legitimasi sosial dan diterima secara luas oleh masyarakat.
“Kemajuan tidak boleh menggeser jati diri, melainkan harus memperkuat identitas, martabat, serta kohesi sosial masyarakat Papua sebagai bagian yang utuh dari pembangunan daerah dan nasional,” kata gubernur.
Kata gubernur, perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika demokrasi, namun seluruh proses harus bermuara pada satu kepentingan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat Papua. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Di Papua, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day setiap 1 Mei tidak hanya menjadi…
Pernyataan tersebut menjadi pembuka dari sederet kebijakan dan program yang diklaim akan meningkatkan kesejahteraan pekerja…
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya melalui Komis C melakukan Sidak ke Dinas Sosial untuk…
Setahun berikutnya, ia menuntaskan S2 di jurusan Informatika dari kampus yang sama pada 2013. Sejak…
Aviasi Penerbangan Trigana Air Service saat ini sedang melakukan efisiensi biaya operasional penerbangan yang cukup…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggandeng Global Green Growth Institute (GGGI) dan para pemangku kepentingan…