Categories: METROPOLIS

Pungli di Bawah Jembatan Yotefa Mulai Dikeluhkan

TANPA RETRIBUSI – Dua mobil yang  terlihat diberhentikan oleh oknum warga yang kemudian diminta untuk membayar. Aktifitas ini dianggap meresahkan karena tak ada retribusi. Foto diambil Sabtu (1/11). ( FOTO : Gamel Cepos)

JAYAPURA – Pungutan liar di pintu masuk Pantai Hamadi  telah berhasil ditiadakan seiring terbukanya akses jalan menuju Jembatan Yotefa dan Ring Road. Bertahun-tahun pungutan dilakukan dan baru berhenti setelah pemerintah menyatakan bahwa  jalan yang dibangun adalah akses umum dan tak boleh ada pungutan. Hanya saja belakangan ini ternyata warga mulai mengeluhkan munculnya aksi serupa di lokasi berbeda.  Di bawah Jembatan Yotefa. Modelnya hampir sama, mengambil lokasi di tengah badan jalan dan memungut biaya Rp 20 ribu untuk rida empat dan Rp 10 ribu untuk roda dua.  

 Akses ini berujung di Pantai Ciberi, Teluk Yotefa, salah satu lokasi yang mulai digarap sebagai destinasi wisata baru di Jayapura. “Tadi memang lewat situ dan dimintai uang Rp 20 ribu oleh mereka yang jaga. Saya tidak tahu siapa mereka tapi katanya harus bayar,” kata Nino, salah satu pengunjung Pantai Ciberi, Sabtu (2/11). Karena tak ingin berlama-lama berargumen akhirnya ia memilih membayar. “Tidak tahu uang itu akan dikemanakan yang jelas tidak ada karcis retribusi yang kami terima,” tambahnya. Yang mengambil pungutan biasanya dua anak kecil namun diawasi orang dewasa dari kejauhan. Karena tak memiliki karcis retribusi resmi maka pungutan tersebut bisa dibilang liar. 

 Wakil Wali Kota Jayapura, Ir H Rustan Saru MM menyampaikan bahwa dari informasi tersebut akan segera dicek sebab jika tetap dibiarkan tentu akan meresahkan. “Kami cek dulu, mereka menagih dimana. Kalau areal tempat wisata mereka kami pikir itu tidak masalah karena bagian dari pendapatan di lokasi wisata tapi kalau  dijalan umum itu yang tak boleh,” kata Rustan. Ia menyampaikan akan menertibkan jika memang melanggar aturan sebab yang namanya orang berwisata tentu membutuhkan kenyamanan. 

 Jangan karena merasa dipalak akhirnya tidak mau datang lagi karena kesannya ada paksaan. “Segera kami koordinasikan dan sebisa mungkin tetap dicarikan jalan keluar, jangan ada yang resah karena pungutan liar,” pungkasnya. (ade/wen)

newsportal

Recent Posts

Temuan Pemborosan Anggaran Jadi Perhatian DPRP di APBD Perubahan

   Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan pembahasan tindak lanjut akan dilakukan oleh masing-masing…

6 hours ago

DPR Kota Jayapura Tetapkan 12 Raperda Dibahas Tahun Ini

  Regulasi ini mencakup empat (4) Raperda kategori APBD dan Delapan (8) Raperda Non-APBD guna…

7 hours ago

Mantan Bendahara Bunda PAUD Papsel Divonis 4 Tahun Penjara

Putusan Majelis Hakim Tipikor Jayapura tersebut  lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang…

8 hours ago

Pergaulan Bebas dan Faktor Ekonomi Jadi Penyebab 1000 Lebih Anak Berhenti Sekolah

  Sejumlah mama Papua datang dari berbagai Distrik di Kota Jayapura mengenakan sandal jepit, menggandeng…

9 hours ago

Stok Obat Menipis, Pelayanan Puskesmas Mopah Baru Terancam Terganggu

Kepala Puskesmas (Kapus) Mopah Baru Severina SH. Wiratwanti menyampaikan, stok obat, terutama jenis obat yang…

10 hours ago

Kemarau Panjang di Papua Pegunungan, Sejumlah Sumur Bor Milik Warga Mulai Mengering

Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda menyatakan musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan ini dimulai dari…

11 hours ago