

Kepala Bagian Kesra Setda Kota Jayapura, Meike Teurupun. (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA — Pemerintah Kota Jayapura melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung kegiatan masyarakat melalui penyaluran dana hibah yang transparan dan akuntabel. Pada tahun anggaran 2026, total dana hibah yang dialokasikan mencapai sekitar Rp11 miliar.
Kepala Bagian Kesra Setda Kota Jayapura, Meike Teurupun, menjelaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki badan hukum resmi. Bantuan ini diharapkan mampu menunjang pelaksanaan berbagai program serta kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Meike, proses penyaluran dana hibah dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan serta kemampuan anggaran daerah.
Ia mengakui bahwa tidak semua proposal yang diajukan dapat dipenuhi secara keseluruhan, mengingat tingginya jumlah permohonan yang masuk ke pemerintah kota.
“Penyaluran dana hibah dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Kami berupaya agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal,” ujarnya ke Cepos disela giat di Jayapura, Kamis (30/4).
Lebih lanjut, Meike menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penyaluran, tetapi juga memastikan penggunaan dana berjalan sesuai aturan melalui mekanisme pengawasan yang ketat.
Monitoring lapangan dilakukan secara berkala setiap dua bulan, disertai evaluasi langsung terhadap realisasi program dan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh penerima hibah. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga transparansi serta mencegah potensi penyalahgunaan dana. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Jayapura berharap setiap bantuan yang diberikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. (kim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…
Membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Jayapura. Setelah tiba di Danau Emfotte, pengunjung…