Categories: METROPOLIS

Baru 2.294 Peserta JKN PBI Lakukan Reaktivasi

JAYAPURA – Sebanyak 2.294 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Jayapura telah berhasil melakukan reaktivasi kepesertaan melalui Dinas Sosial setempat.

Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, menjelaskan bahwa proses pengaktifan kembali kepesertaan bagi warga yang sebelumnya tidak aktif saat ini terus berjalan dan dilayani langsung oleh Dinas Sosial bersama sejumlah mitra.

“Dari total data 53.962 peserta, saat ini yang sudah diaktifkan kembali sebanyak 2.294 peserta melalui Dinsos dan sejumlah mitra,” ujar Matius saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (2/3).

Menurutnya, dalam proses reaktivasi tersebut melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) serta Pusdatin untuk melakukan verifikasi dan validasi data sebelum kepesertaan diaktifkan kembali pada BPJS Kesehatan.

Matius berharap masyarakat yang ingin melakukan reaktivasi dapat langsung datang ke Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura agar prosesnya bisa segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelayanan reaktivasi kepesertaan BPJS tidak hanya dilakukan di Dinas Sosial, tetapi juga melalui Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Puskesmas, hingga tingkat kelurahan, RT dan RW.

“Puskesmas berperan memberikan rujukan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan, sementara pihak kelurahan hingga RT/RW memberikan surat keterangan tidak mampu sebagai salah satu syarat administrasi bagi warga yang dinilai layak menerima program bantuan iuran,” ungkapnya.

Secara umum, kriteria kemiskinan yang direkomendasikan adalah warga dengan penghasilan di bawah Rp600 ribu per bulan serta memenuhi indikator sosial lainnya atau masuk kategori Desil 1- 5.

“Dalam konteks BPJS Kesehatan, istilah Desil 1–5 merujuk pada pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang digunakan pemerintah melalui Kemensos dan BPS untuk menentukan penerima subsidi iuran,” jelasnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

21 hours ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

22 hours ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

2 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

2 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

2 days ago