

Para peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi penggunaan kartu kredit di lingkup pemerintah kota Jayapura, Selasa (31/10). (foto:Mboik/Cepos)
JAYAPURA-Untuk mempercepat penyerapan anggaran APBD, maka mulai tahun depan Pemkot Jayapura memastikan akan menggunakan sistem pembelanjaan menggunakan kartu kredit di seluruh organisasi perangkat daerah.
“Rencananya di APBD Perubahan 2023, kami sudah siap menggunakan kartu kredit di tiga instansi yang menjadi pilot project yaitu BPKAD, Inspektorat dan PUPR,” kata Dessy Yanti Wanggai, Selasa (31/10).
Namun kata dia, sementara ini masih on progress dan bank Papua masih mengurus administrasinya, dan masih menunggu izin dari Bank Indonesia. Sehingga di tahun 2023 ini, pihaknya menyiapkan Peraturan Walikota (perwal) dan perjanjian kerjasama antara pemerintah kota dan bank Papua, untuk penggunaan kartu kredit yang akan diimplementasikan di tahun 2024.
“Di tahun 2024 itu tidak ada lagi piloting, semua OPD wajib menggunakan kartu kredit pemerintah daerah,” tegasnya.
Dia menegaskan manfaat dari penggunaan kartu kredit dalam pembelanjaan APBD ini adalah untuk mempercepat penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah. Karena di dalam kartu kredit itu setiap bulan tanggal 25, laporan harus sudah masuk. Dalam ketentuanya, dari Uang Persedian (UP) 40% penggunaan keuangannya menggunakan kartu kredit kemudian 60% nya menggunakan tunai.
Page: 1 2
Isu-isu dan informasi hoax itu mulai bermunculan setelah adanya penemuan dua mayat yang merupakan korban…
Isak tangis pun pecah ketika Surip Dorci Residay yang tiba di rumah sakit harus menghadapi…
Jauh sebelum penangkapan tersebut, Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto sudah menyusun langkah taktis dan…
Namun, jika sudah terlanjur gundul. Melalui program pemerintah, pihaknya akan melakukan penanaman kembali sebagai…
Hanya saja, karena kendala operasional, di mana pemasukan yang tidak sesuai dengan kebutuhan biaya…
Kepala Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari, memastikan, beras yang dimiliki Bulog Papua cukup untuk…