Segera Diaudit BPK

JAYAPURA – Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup oleh sejumlah tenaga medis dan perawat di rumah sakit tersebut, pada Kamis (22/1). Hal ini dibuktikan dari pantauan Cenderawasih Pos di lokasi aktivitas dilingkungan RSJ tampak kembali normal. Pintu gerbang masuk rumah sakit yang sebelumnya tertutup telah dibuka.

Berdasarkan informasi, aktivitas kembali normal di RSJ tersebut setelah pihak rumah sakit, mulai dari suster hingga para dokter dan pengawai lainnya bertemu langsung dengan Inspektorat Provinsi Papua, perwakilan Dinas Kesehatan Papua hingga Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Dina L. Rumbiak Arisoy.

Dalam keterangannya Kepada Cenderawasih Pos di RSJ Abepura, Ketua Komisi V itu mengatakan kunjungan tersebut dilakukan oleh pihaknya setelah mendapatkan informasi mengenai tenaga kesehatan di RSJ Abepura yang melakukan mogok kerja dengan alasan ketersedian sejumlah obat-obatan di rumah sakit dan ketiadaan reagen di laboratorium habis.

Selain itu, dalam pertemuan itu juga, tenaga kesehatan RSJ mengaku jasa pelayanan BPJS belum dibayarkan selama kurang lebih tujuh (7) bulan, serta jasa pelayanan non-JKN tahun 2025 yang hingga kini belum direalisasikan. Kondisi ini kata Diana sangat fatal terjadi, karena dapat menghambat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Dengan adanya pertemuan tersebut pihaknya mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi dari sejumlah tenaga kesehatan.\ “Kami telah bertemu langsung dengan dokter dan tenaga medis. Kami berharap hal-hal yang telah menjadi aspirasi dan keluhan ini harus diperhatikan,” ujarnya.

Menurutnya ketersediaan obat di rumah sakit, tidak hanya di RSJ Abepura harus selalu ada mengingat pasien yang berobat pasti setiap hari ada. Disatusisi Ketua Komisi V DPR Papua itu tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh sejumlah tenaga kesehatan yang telah melakukan pemalangan dan berhenti pelayanan di RSJ Abepura meskipun sementara.

Hal ini ia sampaikan karena setiap saat pasti ada pasien ingin membutuhkan kesehatan. Mengingat RSJ Abepura adalah satu-satunya rumah sakit jiwa yang ada di tanah Papua. Untuk itu ia berharap keseriusan pemerintah diseluruh tanah Papua dalam mengelolah RSJ tersebut agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Mewakili rakyat, Dina berharap keterbukaan rumah sakit dalam mengelola keuangan harus transparan kepada masyarakat. Serta keterbukaan manajemen dalam membayar hak-hak dari tenaga kesehatan dilingkungan RSJ. “Harus menjadi perhatian serius dari pemerintah provinsi di seluruh tanah Papua. Mengingat rumah sakit jiwa di seluruh tanah Papua hanya satu (RSJ Abepura),” ungkapnya.