

Frans Pekey (foto:Mboik Cepos)
JAYAPURA-Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan dalam rangka memperingati 1 Mei sebagai hari integrasi Papua ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah telah mengagendakan sejumlah kegiatan besar.
Salah satunya dengan membentangkan bendera raksasa sepanjang 9.000 meter dari jembatan Holtekamp sampai dengan ujung jalan Holtekamp tepatnya di pos polisi Holtekam.
“Tanggal 1 Mei adalah hari integrasi Papua ke wilayah NKRI, maka pemerintah Kota Jayapura akan melaksanakan beberapa kegiatan yang pertama akan membentangkan bendera, mudah-mudahan bisa mencapai 9000 meter bendera merah putih. Dari jembatan merah sampai di ujung jalan Holtekamp atau di depan pos polisi,” kata Frans Pekey, Senin (29/4).
Sehubungan dengan kegiatan itu, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan sejumlah pihak. Adapun beberapa pihak yang akan terlibat dalam kegiatan pembentangan bendera, mulai dari unsur TNI Polri, juga termasuk sekolah-sekolah di kota Jayapura juga dilibatkan.
Baik untuk menyumbang benderanya, ataupun juga untuk membantu pada saat pemasangan atau pembentangannya nanti.
“Termasuk pihak perhotelan PHRI juga akan dilibatkan dalam kegiatan itu, begitu juga Bank Papua, Bank BRI akan memberikan dukungan. Itu adalah salah satu kegiatan utama yang akan kita lakukan adalah pembentangan bendera merah putih,” ujarnya.
Page: 1 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…