Namun dia menjelaskan dalam surat yang diterimanya itu terdapat informasi mengenai pemberhentian pungutan retribusi dan izin trayek bagi angkutan umum di Kota Jayapura. Hal itu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan turunannya Peraturan Pemerintah PP. No. 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
Sementara itu dilihat dari surat pemberitahuan dari Dinas Perhubungan Kota Jayapura itu ke depannya Dinas Perhubungan Kota Jayapura tahun 2024 hanya melakukan pungutan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah yaitu Bus Rapid Transit (BRT) dan Kapal Wisata Youtefa.
“Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan peraturan daerah Nomor 33 Tahun 2023, Maka seluruh pungutan retribusi sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sudah tidak berlaku antara lain retribusi izin trayek, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal” demikian penegasan dari surat tersebut. (roy/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, melalui Staf Ahli Wali Kota, Sem Stenly Merauje,…
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, SIK, dikonfirmasi menjelaskan, peristiwa bermula ketika seorang pria diduga melakukan…
Pemandangan elok pesisir Pantai Hamadi, Kota Jayapura, kini tertutup oleh fenomena material laut dan limbah…
Ketua Komisi V DPR Papua, Dina L. Rumbiak, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan Provinsi…
Ketua Bapemperda DPR Kota Jayapura, Ismail Bepa Ladopurab, menilai materi sosialisasi Perda RTRW yang…
Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, menyambut baik dibukanya ruang sosialisasi perdana…