Categories: SENTANI

PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sentani PKS dengan Kejati Papua

Dalam Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

SENTANI -PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sentani melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua tentang Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang dilakukan oleh  General Manager Bandara Sentani dengan Kepala Kejaksaan Tinggi  Papua, Senin 28 Oktober 2024 di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Papua

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Hendrizal Husin, General Manager Bandar Udara Internasiona Sentani-Jayapura Apip E Cahyadi , Para Asisten, Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Para Kasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua, beserta pejabat di lingkungan Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura.

General Manager Bandara Sentani Apip E Cahyadi menyampaikan Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bentuk sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Papua dalam penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

” Kami berharap dengan kesepakatan ini maka kegiatan usaha kita yang rawan timbul masalah hukum dapat diantisipasi dengan kita selalu berkoordinasi dengan pihak kejaksaan”ucapnya, kemarin.

Diharapkan kerjasama ini dapat bermanfaat dalam membantu dan mendukung program kerja dari PT. Angkasa Pura Indonesia untuk mencapai target kinerja yang lebih optimal.

Dengan adanya PKS ini, Kejaksaan Tinggi Papua dan Angkasa Pura Indonesia berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan efektif di Indonesia.(dil).

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

11 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

12 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

13 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

14 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

15 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

16 hours ago