

SENTANI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Jayapura telah membentuk tim khusus dengan melibatkan masyarakat sipil untuk membantu Pemkab dalam memantau masyarakat yang statusnya masih Orang Dalam Pemantauan (ODP).
“Kami sudah rapat dan kami pastikan melibatkan masyarakat setempat untuk membantu pemerintah melakukan pengawasan terhadap ODP tersebut,” kata juru bicara gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Jayapura, Khairul Lie, saat dikonfirmasi media ini, Minggu (29/3).
Dia menegaskan, pemantauan itu juga tetap dilakukan terhadap peserta Ijtima yang beberapa waktu lalu setelah melakukan perjalanan dari luar Papua. Dia mengakui, untuk Kabupaten Jayapura ada sekitar 60-an orang yang menjadi peserta Ijtima dan saat ini nama-nama mereka sudah terlanjur viral di media sosial.
“Mereka juga dalam pemantauan kita, dan kami melibatkan tenaga kesehatan dan warga setempat,” ujarnya.
Sementara itu, hingga saat ini, jumlah PDP di RSUD Yowari masih berjumlah enam orang. Mereka terus dalam pengawasan secara intensif oleh para medis. Meski jumlahnya masih belum bertambah, pemerintah daerah melalui gugus tugas terus melakukan berbagai upaya untuk menyikapi persoalan ini. Untuk PDP yang dirawat itu belum mendapatkan hasil pemeriksaan Lab. Sehingga hasilnyapun belum diketahui apakah yang dirawat itu negatif atau positif.
Sementara itu, jumlah ODP per Minggu (29/3), sebanyak 382 orang.
“Kami akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan kepada PDP dan ODP ini,”ungkapnya.
Khairul berharap, kepada masyarakat supaya terus melakukan upaya karantina Mandiri di rumah meskipun tidak menyandang sebagai ODP. Hal ini sangat penting dilakukan oleh masyarakat supaya upaya pemerintah untuk memutus mata rantai perkembangan dan penyebaran virus Corona ini bisa betul-betul maksimal. (roy/tho)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…