

Hana S.Hikoyabi (foto:Priyadi/Cepos)
SENTANI-Sekda Kabupaten Jayapura Hana S.Hikoyabi meminta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Jayapura menggenjot penyerapan anggaran dan realisasi program menjelang akhir tahun anggaran 2023.
Sekda mengungkapkan, penyerapan anggaran jika bisa dilakukan dengan baik sesuai target, tentu menandakan bahwa OPD bisa bekerja dengan baik. Namun jika tidak bisa mencapai target, tentu perlu dipertanyakan kendala apa yang dihadapi, sehingga menjadi perhatian pimpinan daerah dengan memberikan solusi.
“Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura tahun 2023 harus terus digenjot karena ini sudah memasuk akhir tahun 2023. Jadi semua program kegiatan dan pekerjaan fisik harus benar-benar dilakukan dengan baik,”ucapnya, Rabu (25/10) kemarin.
Diakuinya, bagus dan tidaknya pemerintah dalam menjalankan program kegiatan, terlihat dari penyerapan APBD. Jika bisa terserap 100 persen APBD tentu dana yang digelontorkan bisa diserap dengan baik di semua OPD di lingkungan Pemkab Jayapura. Tetapi jika ada OPD yang tidak bisa menyerap anggaran 100 persen, maka OPD tersebut harus terus dipacu, jangan sampai di tahun-tahun berikutnya dana yang diberikan dikurangi, karena dianggap dalam menggunakan anggaran sebelumnya tidak bisa maksimal.
Oleh karena itu, Hana mengimbau semua OPD memacu kinerjanya, agar realisasi penyerapan anggaran APBD 2023 sebesar Rp 1,5 triliun bisa terlaksana dengan baik, sesuai harapan masyarakat maupun pemerintah pusat.
Selain meminta penyerapan APBD TA 2023 maksimal, Sekda Hana juga meminta OPD yang mengelola DAK dan dana Otsus juga harus maksimal, karena dana yang diturunkan ke OPD tidak hanya dari APBD saja, namun ada dari DAK dan Otsus.(dil/ary)
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…