

Sekda Hanna Hikoyabi (FOTO: Robert Mboik Cepos)
SENTANI- Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi mengatakan, hari libur dan cuti bersama yang sudah disepakati melalui keputusan pemerintah baik pusat maupun daerah, tentunya akan berdampak pada terhentinya pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun Sekda Hanna menekankan agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura tetap dimaksimalkan dan tidak boleh libur.
“Untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit dan juga di Puskesmas-Puskesmas harus tetap berjalan. Tidak boleh ada cuti atau liburan,” kata Sekda Hanna Hikoyabi, Selasa (26/4).
Sementara itu untuk pelayanan kantoran selama masa liburan atau cuti bersama tetap mengikuti ketetapan jadwal hari libur dan cuti bersama. Karena itu sudah dipastikan pelayanan kepada masyarakat di kantor pemerintahan tidak bisa dilaksanakan selama jadwal libur dan cuti bersama .
“Misalnya di kantor dinas atau kantor distrik itu pasti tidak ada pelayanan karena semua pegawai libur dan cuti bersama,” kata Sekda Hanna.
Dia berharap kepada Dinas Kesehatan dan juga manajemen RSUD Yowari, supaya bisa membagi petugas yang beragama Kristen bisa bertugas menggantikan petugas medis yang muslim pada saat hari raya Lebaran.
“Jadi pelayanan di Rumah Sakit ataupun Puskesmas tetap berjalan dan kami minta manajemen juga bisa membagi shift yang bertugas untuk menjaga selama lebaran itu petugas medis yang beragama Nasrani,” ungkapnya.
Lanjutnya, upaya ini dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dan juga saling menghargai antara umat beragama. Apalagi pada saat hari-hari besar keagamaan Nasrani ataupun lainnya, pembagian jadwal yang sama juga tetap diterapkan, sehingga pelayanan di Fasilitas Kesehatan tidak boleh berhenti, karena masyarakat juga tetap membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Jadi pelayanan kesehatan itu tetap dibuka tidak boleh berhenti karena masyarakat tetap membutuhkan pelayanan,”tandasnya. (roy/ary)
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…