

Suasana pertemuan Dewan Adat Kabupaten Kaimana dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten Jayapura diwakili Kantor Bupati Jayapura Selasa 21/6 kemarin ( FOTO: Robert Mboik Cepos)
SENTANI- Perhimpunan Dewan Masyarakat Adat Kabupaten Kaimana mendatangi Kantor Bupati Jayapura untuk membahas lebih jauh mengenai program atau kebijakan pemerintah Kabupaten Jayapura, terkait pemberlakuan kampung adat di wilayah Kabupaten Jayapura.
“Kami datang untuk merencanakan pembentukan kampung adat di Kabupaten Kaimana,”kata Ketua Dewan Adat Kabupaten Kaimana , Yohanes Werfete, Selasa (21/6).
Diungkapkan, masyarakat adat Kabupaten Kaimana tertarik mengadopsi program atau kebijakan kampung adat yang saat ini sedang diberlakukan di Kabupaten Jayapura. Kata dia kampung adat ini pernah akan dibahas bersama pada saat konferensi adat se-tanah Papua yang bertempat di Kabupaten Kaimana beberapa waktu yang lalu.
“Saat konferensi adat 2021 itu semestinya Bapak Bupati akan memberikan materi tentang kampung adat. Tetapi karena beliau saat itu tidak datang sehingga inilah yang menggerakkan kami ke Kabupaten Jayapura untuk belajar lebih jauh tentang kampung adat,”ungkapnya.
Dia menjelaskan, alasan pihaknya ingin mengadopsi program kampung adat yang sudah berjalan di Kabupaten Jayapura, pertama terkejar kehadiran kampung dinas yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, namun dalam prakteknya dianggap tidak berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat adat.
“Teristimewa dana yang begitu besar diluncurkan oleh pemerintah pusat, ke setiap kampung tapi ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil,”ujarnya.
Oleh karena itu pihak mencoba membangkitkan kembali pemerintahan adat yang sudah dibentuk secara turun-temurun. Namun sejak Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto telah mengubah tatanan administrasi dan juga praktik dari pemerintahan kampung adat menjadi kampung dinas.
“Kami mulai mengalami hambatan terkait masyarakat adat yang ada di setiap kampung. Sehingga ketika kami mendengar di Kabupaten Jayapura sudah terbentuk kampung adat, maka ini menjadi bahan referensi bagi kami untuk datang dan belajar untuk kami terapkan di Kabupaten Kaimana,” terangnya.
Pihaknya juga akan menemui Bupati Kaimana untuk meminta dukungan pemerintah agar program Pemerintah Kampung ini bisa diterapkan di masyarakat adat yang ada di kampung Kabupaten Kaimana.(roy/ary)
Karenanya YKKMP berencana akan memasang baliho hak-hak masyarakat sipil khususnya di Distrik Sinak dan Kembru,…
arga penjualan minyak tanah (Mitan) bersubsidi di tingkat pengecer pada pasaran Wamena semakin meninggi. Sebab…
Aksi pencurian dengan kekerasan kembali terjadi di Jayawijaya kembali terjadi. Kali ini tepatnya di Kampung…
Saat di RSUD Merauke tersebut, para direktur utama rumah sakit tersebut didampingi Kepala Dinas Kesehatan…
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan BMKG, sejak pukul 13.00 WIT, hujan dengan intensitas sedang hingga…
Tak hanya di tingkat OPD, rendahnya partisipasi juga terjadi di jajaran wilayah. Dari lima kepala…