

SENTANI-Gubenur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menyatakan duka mendalam atas peristiwa banjir bandang yang menimpa ibu kota Kabupaten Jayapura dan sekitarnya. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah provinsi Papua dalam menangani peristiwa ini, Gubenur Lukas Enembe telah mengalihkan status penanganan bencana alam banjir bandang di Kabupaten Jayapura itu ke Provinsi Papua.
” Mulai hari ini, saya tarik status bencana ini ke provinsi, ini menjadi masalah provinsi,” ungkap Lukas Enembe dalam konferensi pers di Gunung Merah Sentani, Rabu (20/3).
Selain itu, dia juga meminta untuk mengumpulkan semua pengungsi yang hingga saat ini masih menempati tenda-tenda pengungsian yang masih tersebar di beberapa tempat. Misalnya pengungsinyang masih menempati barak pengungsian di SIL dan HIS. Semuanya akan direlokasikan ke tempat pengusngsian yang sudah disiapkan pemerintah. Pemerintah sudah menyiapkan 6 Posko utama untuk menampung para pengungsi itu. Hal ini supaya lebih mudah dalam proses distribusi bantuan.
Dia mengatakan, para pengungsi yang selama ini menempati HIS dan SIL akan diarahkan ke GOR Toware dan stadion Bas Youwe.
“Misionaris hanya kasih waktu satu minggu saja,” ungkapnya.
Selain itu, upaya lain yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bersama-sama melakukan pemulihan jalan dan saluran air yang sudah mengalami kerusakan parah. “Satu minggu ini, normalisasi sungai dan jalan harus dilakukan,” tambahnya. (roy/tho)
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…