

Dari Unit Penyelenggara Bandar Udara ke Angkasa Pura 1
SENTANI-Terhitung sejak Januari 2020, Angkasa Pura 1 (AP1) resmi mengelola Bandara Sentani. Namun sejak dikelola oleh Angkasa Pura 1, hingga saat ini belum ada perubahan di Bandara Sentani.
Pelaksana Tugas Sementara General Manager AP1, Antonius Widyo menjelaskan, pengelolaan Bandara Sentani dari Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sentani ke Angkasa Pura 1 masih dalam proses transisi dan itu akan dijalankan selama 6 bulan terhitung mulai Januari 2020.
“Selama enam bulan masa transisi dari UPBU ke AP1,” kata Antonius Widyo, saat dihubungi, Rabu (15/1).
Lanjut dia, selama masa transisi itu, ada sejumlah pekerjaan yang sudah direncanakan oleh pihak AP1 Pusat sesuai perjanjian yakni akan melaksanakan overlay landasan kemudian pengembangan parkir kendaraan bermotor, pengembangan terminal, kemudian akan merekonstruksi taxiway untuk Apron bandara. Namun untuk proses pekerjaannya mulai dari penelitian sampai pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh AP1 Pusat.
“Kami hanya terlibat dalam pengawasanya saja,” ujarnya.
Dia mengatakan, besar kemungkinan saat ini proses pelelangan sudah mulai dilakukan oleh pihak AP1 Pusat. Pihaknya tidak mengetahui pasti kapan AP1 mulai melakukan pekerjaan yang sudah direncanakan itu.
“Semua yang berkaitan dengan pekerjaan langsung dilakukan oleh AP1 Pusat, kita hanya melakukan pelayanan normal seperti biasa,” tambahnya. Meski secara manajemen, pengelolaan Bandara Sentani sudah ditangani AP1, namun dalam pelaksanaannya, sebagian besar karyawan lama masih dilibatkan.(roy/tho)
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…