Angka Kasus Stunting di Kab. Jayapura Masih 16.42 Persen

SENTANI – Kasus angka stunting di Kabupaten Jayapura berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Jayapura yang di-update hingga Bulan Agustus 2023 ini masih 16.42 persen dan terus mengalami penurunan sejak tahun 2022, sehingga ditargetkan secara nasional angka kasus stunting hingga tahun 2024  kurang dari 14 persen.

Oleh karena itu, dengan sisa waktu yang ada dan angka kasus stunting yang masih 16,42 persen, maka Pemkab Jayapura melalui OPD dan berbagai sektor harus bisa melakukan penekanan supaya kasus stunting  berkurang.

Untuk itu, pada Senin (2/10) kemarin, Bappeda Kabupaten Jayapura telah melakukan kegiatan pertemuan aksi ke 4 yaitu Peraturan Bupati (Perbup),  menindaklanjuti 8 aksikonvergensi dalam penurunan stunting di Kabupaten Jayapura, yang  berlangsung di Hotel Horison Sentani.

Pertemuan dibuka oleh Pj Bupati Jayapura diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura Elphyna D. Situmorang.

Dikatakan Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura Elphyna D. Situmorang bahwa program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jayapura adalah program prioritas Pemkab Jayapura karena ini menjadi program nasional dari Presiden Jokowi.

Untuk itu, dalam percepatan penurunan angka stunting dilakukan secara totalitas, kerjasama dengan semua OPD di lingkungan Pemkab Jayapura dengan membuat tupoksi masing- masing OPD dan ini juga  dilakukan hingga ke tingkat kampung bahkan organisasi lainnya.  Sehingga penanganan stunting benar benar bisa dilakukan dengan baik dan ada hasilnya.

Menurutnya, penurunan angka stunting tidak hanya tugas Pemkab Jayapura saja namun organisasi kemasyarakatan lainnya seperti dari  TP PKK juga sangat penting.

Karena TP PKK  bisa mengadakan gerak tanam melaju kelompok dasa wisma, penimbangan anak, pemberian vitamin. Hal ini harus dilakukan TP PKK Kabupaten Jayapura karena ini  bisa membuat tumbuh kembang anak menjadi bagus.

  “Tetapi kalau stunting tidak bisa turun atau diintervensi, maka ke depan SDM bermasalah. Dan jika SDM bermasalah maka penerus bangsa untuk ke depan juga bermasalah,”ujarnya.(dil/ary)