Categories: PEGUNUNGAN

Soal Penanganan Banjir, Komis IV DPRP Papua Pegunungan Panggil OPD Teknis

WAMENA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan melakukan rapat dengar pendapat terkait dengan penanganan bvencana banjir di wilayah Kabupaten Jayawijaya dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Pegunungan guna melakukan sinkronisasi porogram.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan Terius Wakur, S.IP menegaskan bahwa perlunya tindakan cepat dan nyata dalam penanganan banjir susulan yang kembali melanda wilayah Papua Pegunungan, oleh karena itu perlu ada sinkronisasi program kerja yang bisa dilakukan dari tiga OPD tersebut.

“Dalam rapat tersebut, DPRP Papua Pegunungan menyepakati bahwa penanganan banjir harus segera dilakukan di beberapa titik krusial, di antaranya kali hetuma,  dan sungai heloma, serta beberapa ruas sungai lain yang sedang didata untuk nantinya dilakukan normalisasi,”ungkapnya Sabtu (24/5) di Wamena

Terius Wakur menyebutkan bahwa pembagian tanggung jawab antara Provinsi dan Kabupaten harus diperjelas, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam eksekusi program penanggulangan bencana, oleh karena itu petakan mana yang menjadi tugas pemprov Ppaua Pegunungan dan mana yang menjadi tugas pemkab Jayawijaya.

“Kami tidak ingin hanya sekadar rapat dan diskusi tanpa tindakan nyata. Masyarakat sudah jenuh dengan pertemuan tanpa solusi konkret. Hari ini mereka tidak butuh diskusi lagi, mereka butuh tindakan dari dinas terkait,” tegas Ketua Komisi IV DPRP Papua Pegunungan.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

8 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

9 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

10 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

11 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

12 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

13 hours ago