

Wakil Gubernur Papua Pegunungan Dr. Ones Pahabol, SE, MM melihat kantor PUPR Provinsi Paua Pegunungan yang dikabarkan dipalang oleh stafnya sendiri, Jumat (22/8) (foto:Denny/ Cepos)
Wagub Papua Soal Pemalangan Kantor Dinas PUPR oleh ASN
WAMENA – Usai dipalang oleh staf sendiri sejak kemarin, kini kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali dibuka dan beraktifitas seperti biasa usai dikunjungi Wakil Gubernur Papua Pegunungan yang ingin melihat langsung situasi yang terjadi dan juga mendengarkan aspirasi dari staf dinas tersebut
Wakil Gubernur Papua Pegunungan Dr Ones Pahabol, SE, MM menyatakan sebelumnya sempat terjadi pemalangan kantor oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara dan telah dibuka kembali, karena aksi tersebut dipicu oleh masalah internal di lingkungan dinas.
“Kami datang ke Dinas PUPR ini untuk memastikan bahwa pelayanan kepada yang dilakukan, baik aktifitas perkantoran dan aktifitas yang mengangkut masyarakat semua berjalan,”ungkapnya jumat (22/8) di kantor PUPR Provinsi Papua Pegunungan Distrik Hubikosi.
Wakil Gubernur Papua Pegunungan juga menyebutkan jika kehadiran pemerintah merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalah internal tanpa mengorbankan pelayanan publik. Sehingga para ASN Dinas PUPR, diingatkan untuk mengingatkan pentingnya fokus pada pelayanan masyarakat.
“Setiap masalah pasti ada solusinya. Saya harap seluruh OPD sebagai organ tubuh kepala daerah tetap sehat dalam membantu kami dan melayani masyarakat. Saat ini bukan waktunya berpolitik, melainkan melayani,” tegas Ones Pahabol.
Page: 1 2
Terkait ini Polres Mappi langsung bergerak menelusuri apa yang sebenarnya terjadi, mengapa patung tersebut bisa…
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem pengamanan di kawasan tambang yang selama ini dikenal…
Plt Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengungkapkan bahwa RPJMD nantinya akan menjadi acuan utama bagi…
Sejumlah kawasan di Jayapura memiliki banyak cerita yang dikait-kaitkan dengan hal mistik. Di tahun 90…
Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan 8 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang merupakan usulan pemerintah…
Berbagai lembaga mencatat tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis…