Empat OPD Prioritas Segera Dibentuk

Guna Mendukung Pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan

WAMENA– Pemprov Papua Pegunungan bakal segera membentuk 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mendukung program prioritas dan layanan prioritas dari provinsi yang baru dilahirkan dari Provinsi Papua.

   Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Sumule Tumbo, SE, MM mengatakan, untuk memulai pemerintahan, maka ada 4 OPD prioritas yang akan dibentuk, diantaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bppeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), 4 OPD ini memiliki peran penting mengawali pemerintahan ini.

   “Ada 4 OPD prioritas yang kita akan bentuk untuk mengawali pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,” ungkapnya Selasa, (22/11), kemarin.

Sumule menyatakan, OPD prioritas terlebih dulu adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) yang berfungsi membuka rekening kas daerah untuk menampung hibah dan APBD mini dari dana perimbangan pemerintah pusat, kemudian Bappeda yang melakukan perencanaan pembangunan, baik jangka menengah dan jangka panjang, kemudian BKD yang akan melakukan pemetaan ASN untuk ditempatkanm sesuai kemampuannya di masing -masing OPD.

“Sementara untuk Kesbangpol yang nantinya merumuskan jumlah anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, jumlah perwakilan Provinsi Papua Pegunungan yang akan mengisi kursi di DPR RI, DPD RI,” jelasnya.

Ia juga menyatakan, untuk mengisi jabatan ini, pihaknya harus melihat dan ikuti perkembangan yang ada dan disinkronkan dengan keputusan Pj Gubernur, ini dilakukan agar mendukung jalannya proses pemerintahan yang baru di Provinsi Papua Pegunungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

“Nanti kita lihat keputusan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan seperti apa untuk membentuk 4 OPD prioritas ini, saya di sini membantu beliau untuk menjalankan pemerintahan yang baru ini,”kata Sumule Tumbo.

Ia menyatakan, anggaran Provinsi Papua Pegunungan untuk 2022 ini memang tersisa 1 bulan menggunakan dana hibah dari 8 kabupaten yang telah dituangkan dalam MoU beberapa waktu lalu, dimana untuk satu kabupaten menghibahkan Rp 10 miliar secara bertahab dalam APBD perubahan dan APBD induk mereka.(jo/tho)