Dikatakan, sejak berdirinya Provinsi Papua Selatan (PPS) pada tanggal 11 November 2022, seluruh instrumen perangkat pemerintahan telah disiapkan secara baik, administrasi pemerintahan serta pelayanan publik terus dilakukan.
Pemerintah telah membentuk Perangkat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan, Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan hasil pileg tgl 14 Februari 2024.
“Gugatan LSM tersebut menurut kami akan sangat berpotensi menganggu proses pembangunan dan pelayanan pemerintahan di wilayah Papua selatan,” ujarnya.
Oleh karena itu Forum Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Peduli Pembangunan dan Demokrasi Papua Selatan di Jayapura meminta kepada MK untuk menolak gugatan LSM Serekat Demokrasi Indonesia kepada MK karena materi gugatan tidak jelas.
Selain itu gugatan itu dapat menciptakan konflik di masyarakat dan akan menggangu jalannya percepatan pembangunan di Papua Selatan.
“Kami juga minta kepada masyarakat tidak terprovokasi dengan situasi ini, karena Kami FMPM2D di Jayapura mendukung DOB dan Hasil Pilkada, Kami siap menyambut pejabat defenitif di Papua Selatan,” imbuhnya (rel/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
SMAN 4 Jayapura mulai mempersiapkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk Tahun Ajaran 2026/2027…
Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota pada masa non-tahapan…
Sanking banyaknya orang menaiki jembatan tersebut akhirnya tali jembatan putus dan 30 an orang tenggelam.…
Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi perkara pidana oleh kejaksaan, tidak hanya terhadap terpidana,…
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat jumlah penduduk di daerah itu mencapai 1,074 juta…
Peristiwa kebakaran yang terjadi sekira pukul 15.45 WIT tersebut menghanguskan sedikitnya 10 petak rumah warga.…