Evaluasi Dimulai Dari Papua Pegunungan, Papua selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya
WAMENA– Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia memastikan jika bakal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan terhadap 4 DOB di Papua dan Papua barat yang telah berjalan selama setahun dan evaluasi tersebut dimulai dari Provinsi Papua Pegunugan.
Wakil Mentri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH, MH Kementrian Dalam Negeri RI usai di sahkan undang -undang nomor 14,15, 16 dan undang -undang 29 ini telah berjalan setahun pemerintahan di 4 wilayah DOB oleh karena itu Kemendagri akan melakukan evaluasi jalannya pemerintahan selama setahun.
“Setahun pelaksanaan pemerintahan di 4 DOB yang pertama kali juga dilakukan dimulai dari Provinsi Papua Pegunugan atau di Wamena, nanti setelah dari sini Kita akan ke Papua selatan, Papua tengah dan Papua barat daya,”ungkapnya dalam persiapan evaluasi di Wamena Jumat (17/11)
Menurutnya, Evaluasi yang di mulai dari Papua Pegunugan sampai ke Papua barat daya merupakan Petunjuk yang di berikan Kemendagri untuk menata DOB ini supaya bisa meletakan fondasi yang kuat pada awal pemerintahan oleh karena itu pencapaian PJ Gubernur yang lama nanti akan dilanjutkan ke Pj Gubernur yang baru.
“Ini khusus untuk Papua Pegunugan apa yang telah dilakukan pejabat yang lama, akan di evaluasi dan dilanjutkan oleh PJ Gubernur yang baru, sehingga apa yang belum sempat di selesaikan bisa jadi atensi khusus,”jelas Wempi Wetipo.
Ia juga memastikan jika pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah serta pencapaian yang dilakukan selama ini akan menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan, dan nantinya dari tim akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah guna mengambil kebijakan yang tepat dalam melakukan percepatan pembangunan.
“Kita ingin ada fondasi yang kuat dalam pelaksanaan pemerintahan di 4 DOB ini, sehingga apabila sudah ada pimpinan yang definitif bisa melanjutkan apa yang menjadi harapan pemerintah pusat dalam pembentukan 4 Provinsi baru ini,”beber Mantan Bupati Jayawijaya Dua Periode
Kata Wempi Wetipo, evaluasi ini sudah menjadi aturan yang harus dilakukan Pemerintah pusat dalam melakukan penataan terhadap DOB yang ada di Papua dan Papua barat agar perjalanannya dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan sejak awal
“kalau dasar dari DOB ini sudah baik dan kokoh , maka nanti setelah ada pimpinan yang definitive maka apa yang telah dilakukan akan diteruskan juga dengan baik dan tidak keluar dariapa yang telah direncanakan,”katanya (jo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos