

Masyarakat ketika menyambut kedatangan Wamendagri Ribka Haluk bersama Ketua Tim Komisi II DPR RI Giri Ramanda N Kiemas, SE. MM (kiri) di Wamena Jumat (16/5) lalu. (foto: Denny/ Cepos)
WAMENA– Pemprov Papua Pegunungan memastikan jika aspirasi Daerah Otonomi Baru (DOB) usai adanya provinsi ini sebenarnya ini bukan hal yang baru, sebab Komisi II DPR RI sudah melakukan kajian dan telah memiliki Amanat Presiden (Ampres).
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan saat ini semua bisa menyaksikan bahwa masyarakat Papua Pegunungan ingin untuk maju untuk keluar dari kemiskinan dan kebodohan, sebab hasil dari DOB Provinsi Papua Pegunungan sudah membuktikan kesejahtrahan masyarakat mulai nampak.
“Saat ini masyarakat ingin untuk cepat bisa merubah itu, sebab tingkat kesulitan di daerah dengan kondisi geografis di Papua Pegunungan ini ngeri, dan masalah itu sudah dibahas di Jakarta,”ungkapnya Sabtu (17/5) di Wamena.
Kata Tabo, pembahasan yang dilakukan pemerintah pusat terkait dengan DOB ini termasuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang mengusulkan 11 Pemekaran wilayah, oleh karena itu masyarakat sangat mendukung dengan penuh semangat dan menyampaikan Gubernur, DPRP, MRP Papua Pegunungan harus menyetujui itu karena ini keinginan masyarakat.
“Karena ini desakan dan permintaan masyarakat maka kami pemerintah daerah harus respon dengan mengeluarkan persetujuan untuk mendukung apa yang diinginkan oleh masyarakat,”kata Gubernur Papua Pgunungan
Ia juga memint kepada pemerintah pusat terkait langkah -langkah percepatan yang harus diambil dalam membangun 3 kantor pemerintah baik kantor Gubernur, DPRP dan MRP papua Pegunungan, sebab kemarin sudah dilihat sendiri kondisi rill yang ada dilapangan dalam kunjugan kerja mereka.
Page: 1 2
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…
Untuk mendukung operasional pengangkutan sampah tersebut, pemerintah menetapkan biaya retribusi. Pares menekankan bahwa nilai nominal…
rea Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas mengimbau masyarakat untuk turut berperan…
Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, kecolongan. Enam orang tahanan kasus…