

Salah satu wilayah di Kabupaten Jayawijaya yang menjadi sasaran penebangan pohon. Menyikapi hal itu, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan telah mencanangkan penanaman 200.000 pohon di wilayah Papua Pegunungan. (FOTO: Denny/ Cepos)
WAMENA–Bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya, langsung disikapi oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan lewat Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, dengan mencanangkan penanaman 200.000 pohon di 8 kabupaten, di wilayah Provinsi Papua Pegunungan (PP) do. Hal ini dilakukan agar hutan tidak gundul dan bisa meminimalisir bencana seperti longsor dan banjir.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Pegunungan, Timotius Matuan, SPd, MPd menyatakan, di wilayah Pegunungan Papua ini, dulu orang menebang pohon hanya sesuai dengan kebutuhan mereka saja, namun sekarang ini dengan pesatnya pembangunan, sehingga banyak yang menebang pohon.
“Sebenarnya menebang pohon itu tidak apa-apa, tapi harus melihat kondisinya, ini banyak masyarakat yang tidak mengerti, mereka tahu, saya punya tanah, hutan jadi bisa ditebang, padahal bisa berdampak pada bencana alam,” ungkapnya, Senin (15/5) kemarin.
Melihat masalah ini, kata Timotius, pihaknya meminta pemerintah daerah di tingkat kabupaten, distrik dan kepala kampung, harus menjaga hutan, boleh ditebang, namun harus menanam pohon lagi, ingat jika kelestarian alam ini harus dijaga, sebab hutan habis ditebang akan menjadi ancaman.
“Lihat Lembah Baliem ini sudah seperti wajan, kalau penebangan ini membuat hutan gundul, akan berbahaya, kondisi tanah di Papua Pegunungan ini berbeda dengan daerah pesisir, kalau pesisir itu karang, sehingga bisa bertahan, kalau kita di gunung ini tanah,”katanya.
Ia juga meminta semua masyarakat memiliki kesadaran agar tak menebang pohon dengan sembarangan, pihaknya memiliki program yang akan dijalankan tahun depan yakni 200.000 pohon yang akan ditanam di 8 kabupaten khususnya di wilayah Papua Pegunungan, ini dilakukan agar bisa kembali memperbaiki hutan yang selalu ditebang.(jo/tho)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…