Categories: BERITA UTAMA

Penimbunan Hutan Mangrove Jadi Sorotan

JAYAPURA – Kawasan hutan mangrove yang berada di lokasi wisata Pantai Hamadi beberapa hari terakhir terlihat mulai dilakukan penimbunan. Yang mengejutkan adalah lokasi yang ditimbun masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Yotefa.

Aktifitas penimbunan tersebut juga dikeluhkan lantaran banyak material yang jatuh ke jalan dan menimbulkan debu.  Beberapa pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Papua menyampaikan bahwa penimbunan ini bisa menimbulkan persoalan lantaran status lokasi tersebut.

Pihak Lantamal X Jayapura melalui Brigjend TNI (Mar) Ludi Prastyono juga menyampaikan pentingnya peran mangrove dalam kawasan pesisir. Yang tidak hanya menjadi benteng abrasi namun juga untuk keberlangsungan biota laut. “Harus dilestarikan dan satu upaya yang dilakukan adalah dengan menanam. Kami berharap itu bisa dijaga,” katanya.

Senada disampaikan Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw yang menyinggung soal penimbunan di lokasi TWA tersebut.

“Tadi saya lewat ternyata ada lokasi yang ditimbun, saya pikir ini kembali ke pemilik ulayat dan komitmen pemerintah untuk menjaga. Kalau semua ditimbun ya berbahaya juga,” kata Jhony kepada wartawan di lokasi Ciberi, Senin (15/5). 

Dikatakan lokasi TWA sebaiknya dijaga dan ini kembali ke komitmen pemerintah bisa menjaga dan bukan karena investor akhirnya hutan rusak untuk pembangunan,” kata Jhony kepada wartawan. Sementara dilokasi terlihat ada sebuah papan nama yang menjelaskan status tanah tersebut dengan nama pemilik lokasi. 

Tertera juga luas lahan miliknya sekitar 350 meter dan semua berada persisi di pinggir hutan mangrove. Ketua DPR khawatir hutan mangrove akan menjadi korban dampak dari pembangunan.

“Kami berharap mangrove justru menjadi nilai plus bagi masyarakat apalagi ini tak jauh dari hutan perempuan. Pemda sudah berulang kali mengikuti kegiatan termasuk di Brazil dan terobosan lain bisa dilakukan sebab pemerintah pusat sudah menunjukkan komitmennya untuk menjaga mangrove,” tambahnya.

Ia menyatakan jika memang pemerintah tidak menyetujui dilakukan pembangunan maka ada hal lain yang juga perlu dilakukan yaitu bagaimana masyarakat bisa tetap mendapatkan nilai ekonomis dari lahannya namun tidak dengan dibeton atau ditimbun,” imbuhnya.

Senada disampakan sejumlah perwakilan komunitas pegiat lingkungan yang mengakut prihatin dengan kondisi penimbunan ini. “Jelas patut disayangkan mengingat ada banyak peran dan fungsi mangrove itu sendiri. Kami pikir tidak harus menimbun apalagi saat ini tumpahan tibunannya mengganggu pengguna jalan jadi kami juga berharap pemerintah tegas,” tutup Ronie Stanley dari Rumah Bakau Jayapura. (ade/wen)

newsportal

Recent Posts

Indonesia Butuh Keseimbangan Antara Pertumbuhan dan Stabilitas

Dua akademisi ekonomi asal Papua turut memberikan ulasan komprehensif mengenai latar belakang, dampaknya terhadap pasar…

13 hours ago

Transaksi Sabu 12,35 Gram Lewat Ekspedisi Digagalkan

   IG diamankan saat mengambil sebuah paket yang sebelumnya telah dicurigai petugas berisi narkotika di…

14 hours ago

Pendapatan Naik Rp78 Miliar, Belanja Bertambah Rp83 Miliar

   Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan perubahan APBD sekaligus momentum…

15 hours ago

Perubahan Kehidupan Setelah Menerima Injil, Membuat Ondoafi Skouw Tergerak Hatinya

  Bukan sekadar tentang usia sebuah kampung, tetapi tentang sebuah benih iman yang pertama kali…

16 hours ago

56 BLUD di Tanah Papua, Baru 4 Punya Regulasi Fleksibilitas PBJ

Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)…

17 hours ago

Sidak Kelurahan Waena, Penyaluran Bansos Hingga Lingkungan Jadi Atensi

  Salah satu perhatian utama Rustan adalah penyaluran bansos yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat…

21 hours ago