Ia mengakui pola pemeriksaan terbuka seperti ini baru diterapkan mulai tahun 2025. Pendekatan tersebut membantu daerah memahami tata kelola administrasi keuangan secara lebih terarah, sebagai daerah otonom baru Papua Pegunungan memerlukan penyesuaian agar setara daerah lain.
“Karena kita ini DOB baru, kita harus betul-betul mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan daerah lain agar pengelolaan administrasi keuangan kita itu bisa terarah dengan bauk,” kata Jhon Tabo.
Gubernur mengimbau seluruh OPD dan ASN tidak takut menghadapi proses pemeriksaan. Dalam pemeriksaan itu tidak perlu takut, berikan penjelasan yang akurat dan profesional, hasil pemeriksaan nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku.(jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Data Dinas Pendidikan Provinsi Papua mencatat, sebanyak 25 guru di 12 sekolah binaan Pemprov akan…
Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Asep Akbar M. Khalid, menjelaskan bahwa rencana pembangunan dua jalur…
Melihat kondisi itu, Yunus Wonda, Bupati Jayapura, menegaskan komitmennya untuk menata kembali wajah pasar di…
Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi antara pemerintah dan komunitas mahasiswa Papua serta Melanesia yang sedang menempuh studi…
“Lokasinya akan berpindah sesuai kebutuhan. Menjelang Lebaran misalnya, digelar di halaman masjid. Begitu juga saat…
Wali Kota Abisai Rollo menegaskan bahwa sidak tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya…