Ia mengakui pola pemeriksaan terbuka seperti ini baru diterapkan mulai tahun 2025. Pendekatan tersebut membantu daerah memahami tata kelola administrasi keuangan secara lebih terarah, sebagai daerah otonom baru Papua Pegunungan memerlukan penyesuaian agar setara daerah lain.
“Karena kita ini DOB baru, kita harus betul-betul mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan daerah lain agar pengelolaan administrasi keuangan kita itu bisa terarah dengan bauk,” kata Jhon Tabo.
Gubernur mengimbau seluruh OPD dan ASN tidak takut menghadapi proses pemeriksaan. Dalam pemeriksaan itu tidak perlu takut, berikan penjelasan yang akurat dan profesional, hasil pemeriksaan nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku.(jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Kepala Kampung Koya Tengah, Yunike Rollo, menegaskan bahwa pemerintah kampung tidak hanya memberikan dukungan secara…
Banyaknya oknum yang memanfaatkan situasi konflik untuk melakukan penjarahan dan pencurian di rumah para korban…
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Jayapura, Papua menyebut bahwa produksi sampah di daerah…
Tim kebanggaan masyarakat Papua itu sedang menyiapkan skuad yang “mewah”. Sejumlah pesepak bola asal Papua…
epala Suku Wouma Kurima Hamzah Lantipo menyatakan usai konflik pada 15 Mei lalu selanjutnya tak…
Juru Bicara TNPB-OPM, Sebby Sambom, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pembuat film dokumenter tersebut. Menurutnya,…