

Pj Gubernur Papua Pegunungan bersama Pimpinan OPD saat melakukan audensi dengan Sekretaris Kemenpan RB Reni Susana MPPM dan Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PANRB, Aba Subagja, S.Sos., MAP untuk meminta Kemenpan turunkan Passing Grade bagi CASN OAP, Rabu (12/2) kemarin. (FOTO:Dok Pj Gubernur Papua Pegunungan for cepos)
WAMENA – Pemprov Papua Pegununugan melakukan audiensi dengan Sekretaris Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengeluarkan kebijakan khusus untuk menyesuaikan kembali nilai passing grade kepada para pendaftar bagi masyarakat asli Papua Pegunungan.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, MSi menyatakan dalam konteks memantapkan proses manajemen ASN di Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah daerah bersama jajaran pimpinan OPD melakukan audiensi pertemuan dengan Sekretaris Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
“Kita sudah melakukan Audiensi dengan Sekertaris Kemenpan RB Reni Susana MPPM dan Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PANRB, Aba Subagja, S.Sos., MAP guna memberikan masukan untuk adanya kebijaka menurunkan nilai passing grade kepada para pendaftar bagi masyarakat asli Papua Pegunungan.”ungkapnya Rabu (12/2) melalui rilisnya
Dalam pertemuan ini, Pj Gubernur Velix Wanggai, menyampaikan apresiasi atas formasi CPNS kepada Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 4.685. formasi, yang tersebar baik formasi 1.000 CPNS ke Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan 8 kabupaten di Papua Pegunungan lainnya.
“Konteks sosial atas pentingnya kebijakan khusus dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lebih berpihak kepada masyarakat asli Papua Pegunungan dan pentingnya pengisian orang asli Papua dari formasi yang telah dialokasikan sehingga tidak hilang formasi tersebut di DOB.”katanya
Page: 1 2
Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tengah menggodok penetapan status kedaruratan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan…
Meski kobaran api utama telah padam, otoritas keamanan setempat mengimbau semua pihak untuk tetap waspada…
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2…
RSUD Jayapura memastikan kebutuhan medis terkait bahan medis habis pakai sejauh ini masih dalam kondisi…
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut operator seluler belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perlindungan…