

Foto bersama Anggota Komisi C DPRK Jayawijaya bersama petugas kesehatan yang ada di Distrik Itlay Hisage yang mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan pelayanan karena infrastruktur jalan yang tak memadai Kamis (8/5) (foto: dok Komisi C DPRK Jayawijaya)
WAMENA – Hari ke tiga kunker Komisi C DPRK Jayawijaya ke Distrik Walelagama dan Itlay Hisage menemukan empat masalah yang harus diseriusi oleh pemerintah daerah sebab ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat yang sangat dibutuhkan khususnya pendidikan dan kesehatan.
Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya Agus Logo, S.IP menyatakan dari kunker hari ketiga yang dilakukan di distrik Walelagama mendapati ada sekolah tingkat paud dan SD yang dibangun oleh swadaya masyarakat sendiri, dan sekolah ini sampai dengan saat ini masih aktif meskipun bangunannya sudah tidak layak.
“Pertama kita sudah melihat sekolah paud dan SD yang ada di kampung Pugima Distrik Walelagama, sama sekali tidak layak, oleh karena itu apabila tahun ini ada paket pembangunan sekolah dari dinas pendidikan, bisa memberikan pembangunan di tempat tersebut,”ungkapnya dikantor DPRK Jayawijaya.
Lanjut Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya, untuk Distrik Itlay Hisage yang ditemukan adalah terganggunya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, hal ini disebabkan karena ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten dengan distrik, dan Distrik ke kampung yang sangat sulit untuk dilalui.
Agus Logo juga menyebutkan pada Distrik Itlay Hisage ada terbagi dua wilayah yakni wilayah I dan Wilayah II, mungkin wilayah I bisa dijangkau dengan kendaraan, sementara wilayah II sangat susah dan hanya bisa menempuh perjalanan dengan jalan kaki atau melalui jalur udara.
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…