Categories: PEGUNUNGAN

Hasil Coklit Untuk Menentukan Data Pemilih dan TPS

WAMENA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan menggelar rapat kerja hasil pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih dan pembentukan TPS lokasi khusus untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Ini melibatkan seluruh jajaran KPU di delapan kabupaten.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jingga mengatakan rapat kerja hasil pencocokan dan penelitian serta pembentukan TPS lokasi khusus untuk pelaksanaan pilkada dilakukan untuk mengecek kembali progres penyusunan kerja petugas pemutakhiran pemilih (Pantarlih) dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian di setiap kabupaten.

“Ini nantinya untuk memastikan apakah coklit tersebut telah terlaksana dengan baik atau tidak dari jajaran KPU yang ada di 8 Kabupaten se Papu Pegunungan,” ungkapnya Daniel Jingga Kamis (1/8) di Wamena.

  Disini  salah satu anggota DKPP turut hadir memberikan materi maupun masukan terutama terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ini memang perlu disampaikan kepada semua agar dalam pelaksanaan pilkada serentak bisa menghindari masalah -masalah yang berhubungan dengan kode etik.

“Dengan materi yang disampaikan ini dapat menjadi pegangan untuk kita semua, terutama komisioner baik tingkat provinsi hingga kabupaten serta bagi kepala bagian, kepala sub bagian dan secretariat lainya,” katanya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Pola Pengamanan di Papua Bakal Dievaluasi

Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…

42 minutes ago

Bupati Silih Berganti Kondisi Jalan dan Selokan Tak Pernah Berubah

Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…

2 hours ago

Serap Keluhan dan Aspirasi Hakim, Mulai Masalah Pengawasan hingga Kesejahteraan

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…

2 hours ago

Sanksi Menanti yang Live Saat Jam Kerja

​Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…

3 hours ago

KNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara Ilegal

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…

4 hours ago

Program Pembangunan Papua Harus Terintegrasi

“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…

5 hours ago