Lanjut Daniel, Dengan begitu dalam pelaksanaan tahapan pemilukada pada November 2024 nanti, setiap KPU di Papua Pegunungan dapat terhindar dari sanksi, dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap semua jajaran KPU di 8 Kabupaten se Papua pegunungan dalam pelaksanaan pilkada serentak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati bisa terhindar dari hal – hal yang dapat berujung pada sanksi,” bebernya.
Ditempat yang sama Komisioner Divisi Data dan Perencanaan KPU Kabupaten Yalimo, Jhoni Lantipo menyatakan jika selama pelaksanaan coklit oleh petugas pantarlih terdapat kendala terutama mengenai akses pendataan di distrik yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat, maupun kendala jaringan internet.
“Seperti di Distrik Welarek dari tujuh titik pencocokan dan penelitian pemilih harus menggunakan pesawat, ditambah dua distrik di Distrik Benawa juga sama, sehingga menyulitkan petugas yang turun ke lapangan,” kata Lantipo.
Selain itu kendala jaringan juga harus dialami petugas di lapangan, sehingga dalam melakukan coklit harus dilakukan secara manual, barulah dimasukan ke dalam aplikasi setelah mendapatkan akses jaringan internet. (jo/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagai salah satu penyelenggara peradilan di tingkat pertama mempunyai tugas untuk…
Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Dr. Paris Manalu, SH, MH, didampingi Kepala Seksi Pemulihan Aset Arief…
Saat ini, Pemerintah Kota Jayapura telah melantik sebanyak 26 pimpinan OPD sebagai pejabat definitif. Namun…
Plt Kepala PELNI Cabang Merauke Sandi mengungkapkan, KM Tatamailau yang tiba dan sandar di Dermaga…
Untuk itu, Rustan Saru meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura agar segera melakukan evaluasi menyeluruh…
Ketua Panitia Pelaksana Soleman Jambormias didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia kepada wartawan mengungkapkan, Sidang…