Di tempat yang sama Ketua Pemuda Adat Papua Pegunungan, Dines Muni, S.IP., M.Si, menilai Rakyat kecil ditekan atas nama hukum konservasi, tetapi korporasi perusak hutan dibiarkan. Ini bukti negara masih menutup mata terhadap ketidakadilan ekologis di Papua
Sementara itu Wakil Ketua III KNPI Papua Pegunungan, Leo Himan, S.Si, menyoroti kontradiksi antara kebijakan konservasi dan kebijakan ekonomi pemerintah. Negara melarang masyarakat lokal berburu satwa endemik, tapi di sisi lain memberi izin bagi perusahaan tambang dan perkebunan besar yang justru menghancurkan habitat satwa itu.
Sementara itu Sekretaris KNPI Papua Pegunungan, Yulans FY Wenda, menjelaskan bahwa hasil refleksi dan konsolidasi pemuda dituangkan dalam tiga dokumen penting Pernyataan Sikap, Rekomendasi, dan Draf Usulan Raperdasus tentang Perlindungan Satwa Endemik dan Simbol-Simbol Budaya Papua. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Ribuan umat Katolik, biarawan, dan biarawati dari empat dekanat di dua provinsi Papua dan Papua…
Primus pun meminta aparat keamanan selaku penegak hukum agar bertindak cepat mengungkap motif di balik…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jayapura, Asep Khaled, menjelaskan bahwa perencanaan…
Kata Slamet, yang menarik adalah Distrik Mimika Baru sebagai salah satu distrik yang terletak di…
Mengetahui cara menghilangkan cegukan dengan cepat adalah hal yang penting, terutama jika cegukan terus muncul…
“Kami telah menjalani verifikasi dari tim provinsi. Tahun ini Kabupaten Jayapura kembali mendapatkan pendampingan tim…