

Kondisi jalan ambles di samping kantor Wali Kota Jayapura yang hingga saat ini masih terlantar. Bila tak segera ditangani, dikhawatirkan berdampak pada bangunan di sekitar lokasi. (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA – Rencana perbaikan jalan samping Kantor Wali Kota Jayapura hingga kini belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran. Meski masuk dalam program prioritas, besarnya biaya yang dibutuhkan menjadi kendala utama pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jayapura, Asep Khaled, menjelaskan bahwa perencanaan perbaikan jalan tersebut sebenarnya telah diusulkan ke pemerintah pusat pada tahun 2025 lalu. Namun, usulan tersebut belum mendapat persetujuan.
“Perbaikan jalan samping Kantor Wali Kota sudah pernah kita usulkan ke pusat, tetapi ditolak karena keterbatasan anggaran,” ujar Asep Khaled saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (8/2).
Menurutnya, perbaikan jalan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar, diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 miliar. Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, anggaran tersebut dinilai belum memungkinkan untuk ditangani melalui APBD Kota Jayapura.
“Kalau melihat kebutuhan anggarannya, dengan kondisi anggaran yang ada tentu belum memadai,” jelasnya.
Asep menegaskan, meski belum dapat dikerjakan, ruas jalan tersebut tetap masuk dalam daftar prioritas Wali Kota Jayapura. Jalan tersebut memiliki peran strategis sebagai jalur alternatif menuju Kantor Wali Kota Jayapura.
“Ini masuk prioritas juga, karena merupakan bagian dari ruas jalan alternatif menuju kantor wali kota. Namun kondisi anggaran dan kebijakan efisiensi membuat kita masih mentok di tahap perencanaan,” katanya.
Page: 1 2
Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…
Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…
Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…
Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…