

Sekda Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken menyerahkan materi sidang pembahasan Perubahan APBD 2024 diterima Ketua DPR Kabupaten Merauke Sugiyanto, Rabu (25/9) kemarin. (FOTO:Sulo/Cepos)
MERAUKE – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Merauke akhirnya membahas Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang pembukannya dilakukan oleh Ketua DPR Kabupaten Merauke Sugiyanto, SH, M.Si, Rabu (25/9).
Sidang pembahasan Perubahan APBD 2024 ini dilakukan menjelang 1 bulan berakhirnya masa jabatan anggota DPR Kabupaten Merauke periode 2019-2024 pada 21 Oktober mendatang.
Sidang pembahasan Perubahan APBD 2024 diawali dengan penyerahan materi sidang dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken kepada Ketua DPR Merauke Sugiyanto.
Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka dan Wakil Bupati Merauke Riduwan tidak bisa lagi hadir dalam sidang tersebut karena kedua telah resmi cuti kampanye Pilkada serentak terhitung 25 September sampai 23 November 2024. Romanus Mbaraka maju sebagai calon gubernur Papua Selatan, sementara Riduwan maju sebagai calon bupati Merauke.
Selain pembahasan Perubahan APBD 2024 tersebut, DPR Kabupaten Merauke juga membahas dan menetapkan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023.
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yeremias Paulus Ruben Ndiken membacakan sambutan bupati Merauke mengungkapkan, pada perubahan APBD 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 101,2 miliar lebih atau naik 3,91 persen dari Rp 2,487 triliun lebih sehingga pendapatan setelah perubahan sebesar Rp 2,589 triliun.
Sementara belanja daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp 2,464 triliun. Setelah perubahan mengalami peningkatan sebesar Rp 2,636 triliun atau terjadi defisit sebesar 6,96 persen. Defisit tersebut ditutupi dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2023 sebesar Rp 150 miliar lebih. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak sekolah yang…
Wali Kota juga meminta Dinas Sosial Kota Jayapura untuk terus melakukan pemantauan terhadap seluruh…
Ia menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan apabila lokasi dan luas tanah yang dimaksud…
Menurut Abisai, kekayaan budaya, adat istiadat, serta tradisi masyarakat adat yang masih terjaga hingga…
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…