

Sekda Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken menyerahkan materi sidang pembahasan Perubahan APBD 2024 diterima Ketua DPR Kabupaten Merauke Sugiyanto, Rabu (25/9) kemarin. (FOTO:Sulo/Cepos)
MERAUKE – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Merauke akhirnya membahas Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang pembukannya dilakukan oleh Ketua DPR Kabupaten Merauke Sugiyanto, SH, M.Si, Rabu (25/9).
Sidang pembahasan Perubahan APBD 2024 ini dilakukan menjelang 1 bulan berakhirnya masa jabatan anggota DPR Kabupaten Merauke periode 2019-2024 pada 21 Oktober mendatang.
Sidang pembahasan Perubahan APBD 2024 diawali dengan penyerahan materi sidang dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken kepada Ketua DPR Merauke Sugiyanto.
Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka dan Wakil Bupati Merauke Riduwan tidak bisa lagi hadir dalam sidang tersebut karena kedua telah resmi cuti kampanye Pilkada serentak terhitung 25 September sampai 23 November 2024. Romanus Mbaraka maju sebagai calon gubernur Papua Selatan, sementara Riduwan maju sebagai calon bupati Merauke.
Selain pembahasan Perubahan APBD 2024 tersebut, DPR Kabupaten Merauke juga membahas dan menetapkan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023.
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yeremias Paulus Ruben Ndiken membacakan sambutan bupati Merauke mengungkapkan, pada perubahan APBD 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 101,2 miliar lebih atau naik 3,91 persen dari Rp 2,487 triliun lebih sehingga pendapatan setelah perubahan sebesar Rp 2,589 triliun.
Sementara belanja daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp 2,464 triliun. Setelah perubahan mengalami peningkatan sebesar Rp 2,636 triliun atau terjadi defisit sebesar 6,96 persen. Defisit tersebut ditutupi dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2023 sebesar Rp 150 miliar lebih. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan…