‘’Tentu itu juga bukan salah pemerintah daerah. Karena selama ini masyarakat kita selama ini kurang peduli untuk mengurus persyaratan. Sementara seluruh program harus terdaftar di dinas. Misalnya terkiat dengan program perikanan maka dia harus terdaftar di Kusuka. Kalau pertanian maka dia harus terdaftar di system pertanian atau Simultan,’’ jelasnya.
Menurutnya, dirinya turun tersebut sekaligus mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk mendapatkan program bantuan harus membuat kelompok yang terdaftar di Dinas.
Persoalan air bersih juga menjadi kendala yang dialami warga di kampung-kampung terutama pada musim kemarau. Apalagi kondisi air di sejumlah kampung di Kimaam berwarna kuning. ‘’Ada 2 kampung yang mengusulkan sumur bor,’’ terangnya.
Ditambahkan, ada sejumlah penyebab anak-anak itu tidak sekolah diantaranya karena kurangnya dorongan dari orang tua, adanya pengaruh lingkungan membuat anak-anak malas sekolah dan sejumlah penyebab lainnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas, menilai pembatasan akses terhadap rekening nasabah, termasuk dalam…
Melalui akun media sosial pribadinya, Mahfud melontarkan pandangan bernada heran namun tetap terbuka terhadap inovasi…
Penyidik Polres Merauke menetapkan MR (31), ayah kandung korban, sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap…
Ketua Koordinator Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Papua, Dr. Methodius Kossay, S.H., M.Hum., CT., CMP,…
- Angka kemiskinan di Kota Jayapura mengalami peningkatan menjadi 12,03 persen pada 2025. Kondisi tersebut…
–DPR Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua memastikan pengelolaan Dana Cadangan senilai Rp134,02 miliar dilakukan secara…