

Tim Hukum Kodam XVII/Cenderawasih saat memberikan penyluhan hukum kepada prajurit, PNS dan ibu-ibu Persit Kartika Candra Kirana, Kamis, (24/11), kemarin. (FOTO: Kodim 1711/BVD fort Cepos)
BOVEN DIGOEL- Puluhan anggota Kodim 1711/Boven Digoel dan Koramil jajaran mengikuti penyuluhan hukum oleh Tim Hukum Kodam XVII/Cenderawasih yang dipimpin Mayor Chk Yudha Nanggar Riyanto, SH, MH, selaku Kasituud Kumdam XVII/Cenderawasih, di Aula Bung Hatta Makodim 1711/BVD, Kamis (24/11), kemarin.
Penyuluhan hukum kali ini mengusung tema melalui penyuluhan hukum kita tingkatkan kesadaran hukum prajurit guna meminimalisir tingkat pelanggaran di Satuan TNI-AD.
Dandim 1711/BVD diwakili Danramil 1711-02/Mindiptana Mayor Inf Beben Sinurat dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Tim Hukum Kodam XVII/Cen di Boven Digoel dalam rangka penyuluhan hukum TW IV TA 2022 di Satuan jajaran Kodam XVII/Cenderawasih.
“Kegiatan Penyuluhan hukum oleh Tim Kumdam XVII/Cen ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada personel TNI khususnya yang berdinas di Kodim Boven Digoel agar mengetahui tentang aturan hukum yang berlaku, baik Hukum Militer maupun Hukum Pidana.
Oleh karenanya saya imbau bagi anggota dan ibu Persit untuk mendengarkan serta memahami sebaik mungkin, dan apabila ada yang belum mengerti segera tanyakan, ” pintanya. Dia juga berpesan kepada seluruh anggota untuk menghindari segala macam pelanggaran dengan menjadikan ibadah sebagai benteng atau filter bagi diri dan keluarga.
Ketua Tim penyuluhan Mayor Chk Yudha Nanggar Riyanto, SH, M.H. mengucapkan terimakasih atas sambutan hangat dari keluarga besar Kodim 1711/BVD di Kabupaten Boven Digoel.
“Saya mewakili tim penyuluhan hukum mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota, dan apabila nanti kurang paham terkait materi hukum saya harapkan rekan-rekan untuk bertanya agar lebih paham dan mengerti. Jika ada yang mempunyai permasalahan hukum jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi dengan kami guna dicarikan solusi yang terbaik sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,’ tandasnya. (ulo/tho)
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…