Categories: MERAUKE

Anggaran Pilkada Serantak untuk KPU dan Bawaslu di 4 Kabupaten Masih Dibahas

MERAUKE– Pembahasan berapa jumlah anggaran yang disepakati  antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini, KPU, Bawaslu dan Kepolisian  untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024  mendatang masih terus  dibahas dan dimatangkan antara pemerintah 4 kabupaten cakupan Provinsi Papua Selatan dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. 

Pembahasan lanjutan tersebut dilakukan oleh Plt Sekda Provinsi Papua Selatan Drs Maddaremmeng, M.Si di Hotel Sunny Day Merauke, Senin (20/11/2023).

Rapat koordinas tersebut dibuka langsung oleh Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST. MT. Sayang tidak ada satupun kepala daerah yang hadir dalam pembahasan dan penentuan berapa besar anggaran yang akan diberikan kepada penyelenggara Pemilu tersebut.     

Diketahui bahwa Kemendagri  telah mengirim 3 kali surat untuk mengingatkan setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera menandatangani NPHD dengan penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

Bahkan, untuk Papua Selatan, Mendagri telah memberikan  teguran kepada Pj Gubernur Papua Selatan karena dari 4 kabupaten  yang ada di cakupan Provinsi Papua Selatan belum ada satupun kabupaten yang menantangani NPHD tersebut. (Ulo)   

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

8 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

9 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

10 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

11 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

12 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

13 hours ago