

Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT saat berbincang dengan masyarakat dari Distrik Kaptel Merauke di Kantor Bupati Merauke, Selasa (20/9) (FOTO: Sulo/Cepos)
MERAUKE – Kendati RSUD Merauke sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), namun sampai sekarang belum bisa mandiri, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke masih terus menyediakan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik.
‘’Soal belanja RSUD Merauke dalam hal pelayanan, kita mencoba untuk membantu dari APBD. Tadinya dengan BLUD , kita maunya RSUD Merauke bisa mandiri. Tapi kita kan dalam proses dan hampir semua rumah sakit di Papua belum mandiri, sehingga kita masih terus mendampingi, memperbaiki manajemennya,’’ kata Bupati Merauke Drs Romanus Mbarakan, MT kepada wartawan di Merauke, Selasa (20/9).
Bupati Romanus Mbaraka juga menjelaskan soal protes yang dilakukan dari petugas service, sopir ambulance dan security. Menurut Bupati Romanus, mereka ingin agar dimasukkan dalam data base honorer untuk diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi kuota 600 honorer.
‘’Tapi diantara itu, sebenarnya sudah ada yang masuk dalam data base honorer untuk diangkat menjadi calon ASN . Hanya mereka tidak tahu. Tapi pada prinsipnya, mereka tetap mau kerja,’’ tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Romanus Mbaraka juga menyinggung soal rumah sakit Tipe B yang dibangun di belakang Perumahan Veteran, Kelurahan Kamundu Merauke. Menurut bupati, rumah sakit Tipe B tersebut merupakan program dari pusat yang dibantu dengan APBD, namun tidak dilanjutkan oleh APBN sendiri.
‘’Makanya dalam pembahasan dengan Bappenas, saya coba mengangkat untuk pembangunan rumah sakit ini dilanjutkan karena kita sudah menjadi provinsi. Cuma, Loprinya di DAK belum terbuka. Karena sekarang sistem insert giat usulan anggaran berdasarkan SPID dan formatnya sudah berbeda. Misalnya ada DAK untuk provinsi dan kabupaten, maka OPDnya harus insert lewat format yang yang ada. Kemudian Bappenas dan lembaga terkait membahas ini di sana. Ketika Loprinya terbuka berarti dia bisa mendapatkan anggaran. Nah, untuk rumah sakit, ini yang belum terjadi,’’ pungkasnya. (ulo/tho)
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…