

DPRP Papua Selatan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kasatgas Ketahanan Pangan terkait dengan PSN di DPRP Papua Selatan, Senin (2/6). (Sulo/Cepos)
MERAUKE– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Selatan akan membentuk Tim untuk turun ke Distrik Ngguti Kabupaten Merauke terkait dengan persoalan permasalahan sengketa batas tanah adat yang terjadi di Maam, lokasi perkebunan kelapa sawit dari PT Dongin Prahbawa.
Pembentukan tim ini disampaikan Wakil Ketua II DPRP Papua Selatan Viktorus Ohoiwutun seusai pemimpin rapat dengar pendapat antara DPRP Papua Selatan dengan pihak PT Dongin Prahbawa di DPRP Papua Selatan, Kamis (19/6/2025).
‘’Kita akan bentuk tim dengan komisi yang membidangi masalah perkebunan kelapa sawit ini untuk turun melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan masalah apa yang disampaikan oleh masyarakat adat dan perusahaan. Hari Senin, Komisi I yang membidangi masalah tersebut akan turun untuk mengecek masalah batas wilayah yang complain-komplain. Sedangkan Komisi II menyangkut plasma,’’ katanya.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, hasil pengecekan lapangan yang dilakukan oleh kedua komisi tersebut akan ditindaklanjuti ke fraksi-fraksi untuk membentuk Pansus terkait dengan batas wilayah.
Viktor menjelaskan bahwa masyarakat adat Auyu dari Distrik Edera Kabupaten Mappi telah mendatangi pemerintah sekaligus DPRP Papua Selatan menyampaikan persoalan batas tanah adat antara Marind dan Auyu yang masuk dalam konsesi lahan kebun kelapa sawit dari PT Dongin Prahbawa tersebut.
Selama ini mereka merasa tidak mendapatkan manfaat, terutama atas pembagian kebun plasma. ‘’Makanya dari teman-teman Komisi II harus turun untuk memastikan, karena perusahaan ini sudah beroperasi 13 tahun dan masalah ini baru diangkat dan masalah tanah ini adalah persoalan adat sehingga kita bicarakan kedua belah pihak,’’ jelasnya.
Karena itu, tambah dia, pihaknya terlebih dahulu memastikan masalah terseuut terlebih dahulu setelah itu pihaknya akan mengundang Pemkab Merauke dan Pemkab Mappi untuk duduk membicarakan masalah tersebut.
‘’DPRP segera menyambil sikap dengan tim mulai turun ke lapangan hari Senin depan untuk melakukan pengecekan. Masalah ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan persoalan baru kedepan,’’ tambahnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Operasi pengamanan ini berlangsung selama dua hari, 8-9 Mei 2026, menempuh rute perairan dari Distrik…
Dari kerusuhan ini, sebanyak 14 orang telah diamankan di Polres Jayapura untuk menjalani pemeriksaan dan…
Menurut Denis, tindakan penegakan hukum itu dilakukan sebagai respons atas serangkaian gangguan keamanan di jalur…
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan kondisi seperti ini memang sangat merugikan dan…
Insiden ini menarik perhatian luas setelah proses penemuan korban disiarkan secara langsung melalui media sosial…
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke kembali memberikan sanksi tegas kepada guru yang kedapatan tidak…