DPRP Papsel Bentuk Pansus Raperdasi
DPRP Papua Selatan saat paripurna penetapan Pansus Raperdasi Papua Selatan terkait dengan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRP Papua Selatan, Rabu (17/9) (foto:Sulo/Cepos)
MERAUKE– Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) Papua Selatan terkait dengan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRP Papua Selatan.
Pembentukan Pansus tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRP Papua Selatan dipimpin Ketua DPRP Papsel Heribertus Silubun didampingi Wakil Ketua I Fadly Burhan dan Wakil Ketua II Viktorianus Ohoiwutun.
Dipilih sebagai Ketua Pansus Dominikus Ulukyanan dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua Rondong Sabara dari Fraksi Nasdem dan Sekretaris Arie Soeprapto dari Fraksi PDI-Perjuangan. Pansus diberi waktu paling lama selama 2 bulan untuk melakukan pembahasan terhadap Raperdasi tersebut.
Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silubun menjelaskan bahwa salama ini pemberian gaji dan tunjangan para anggota DPRP Papua Selatan dengan menggunakan aturan pemerintah.
Page: 1 2
Recent Posts
Gubernur Papua Tiadakan Penerimaan CPNS
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
3 Hari Berturut-turut Masyarakat Sipil Diserang
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Pola Pengamanan di Papua Bakal Dievaluasi
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Bupati Silih Berganti Kondisi Jalan dan Selokan Tak Pernah Berubah
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Serap Keluhan dan Aspirasi Hakim, Mulai Masalah Pengawasan hingga Kesejahteraan
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Sanksi Menanti yang Live Saat Jam Kerja
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…