

Rapat dengar pendapat antara Komisi C DPR Kabupaten Merauke dengan mitra kerjanya yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Merauke di ruang sidang DPR Kabupaten Merauke, Senin (17/7). (FOTO:Sulo/Cepos)
MERAUKE– Komisi C DPR Kabupaten Merauke menyoroti pembangunan jalan Muram Sari, Distrik Semangga Kabupaten Merauke yang baru dibangun melalui APBD 2022 lalu, namun saat ini dilaporkan sudah mulai rusak.
‘’Contoh di Muram Sari, Semangga. Jalan itu sudah hancur. Tidak sesuai dengan target. Kami dengar pembangunan fisik jalan ini dikerjakan saudara CG,’’ kata Ketua Ketua Komisi C DPR Kabupaten Merauke Cosmas Jem, kepada wartawan, seusai rapat dengar pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Merauke, di DPR Kabupaten Merauke, Senin (17/7).
Menurut Cosmas Jem, bahwa pembangunan jalan tersebut, salah satu yang masuk catatan DPR Kabupaten Merauke agar para kontraktor atau pihak ketiga yang telah mendapatkan paket pekerjaan dari pemerintah betul-betul mengerjakan pekerjaan tersebut dengan betul dan baik.
‘’Kita minta agar pihak ketiga yang mendapat paket pekerjaan dari pemerintah kerja dengan betul sehingga memberi manfaat kepada masyarakat. Karena kita punya anggaran ini sangat terbatas.
Setiap tahun anggaran kita ini khususnya PAD bukannya bertambah tapi semakin berkurang. Tapi, kami percaya poada Bapak Bupati Merauke yang semula Rp 2,1 triliun, sekarang menjadi Rp 2,2 triliun. Bahkan ditarget 2,4 triliun di tahun 2024 besok,’’ jelasnya.
DPR kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini harus terus menerus diberikan pemahaman kepada pihak ketiga agar mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran biaya.
‘’Misalnya ter untuk aspal yang dipakai untuk 50 meter. Jangan dipakai untuk 100 meter. Tentu hasil pekerjaan cepat rusak karena tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya,’’ jelasnya. (ulo)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan…