

Bawaslu-KPU saat melakukan penertiban APK yang ada di pertigaan jalan Raya Mandala-Jalan Ahmad Yani Merauke dan sepanjang jalan Raya Mandala yang menjadi jalan protokol, Rabu (10/01/2024) Yulius Sulo/cepos
MERAUKE– Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke Agustinus Mahuze meminta Partai Politik mensoslisasikan kepada semua calegnya terkait kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara KPU, Bawaslu dan Partai Politik terkait dengan zona pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).
‘’Sebenarnya, untuk dalam Kota Merauke atau Distrik Merauke, terdapat 15 titik atau zona yang telah disepakati bersama untuk pemasamngan APK. Nah, kami minta agarsetiap partai politik mensosialisasikan zona-zona tersebut sehingga caleg juga dapat memahami dan tidak asal pasang APK,’’ kata Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke Agustinus Mahuze, ketika ditemui media ini di Kantor Bawaslu Kabupaten Merauke, Jumat (12/01/2024).
Diketahui, bahwa pada tanggal 8 dan 10 Januari 2024, Bawaslu dan KPU Kabupaten Merauke dibackup oleh Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke melakukan penertiban APK yang berada di luar zona yang telah ditentukan.
Penertiban ini sempat terhenti 1 hari setelah adanya protes dari caleg karena APK yang di pasang di rumah pribadi atau rumah warga yang sudah mendapatkan izin juga diturunkan dalam penertiban tersebut.
‘’Penajang berada dalam zona, maka APK yang dipasang di rumah pribadi atau di rumah warga yang sudah mendapatkan izin dari pemilik rumah diperbolehkan. Tapi, kalau tidak berada dalam zona maka tidak boleh dan hatrus ditertibkan,’’ jelasnya.
Terkait dengan pemasangan alat peraga di setiap posko dimana setiap Parpol diperolehkan 2 posko di setiap Kelurahan,. Ketua KPU Merauke Rosina Kebubun menjelaskan bahwa itu pendapat dari Bawaslu Provinsi Papua saat pertemuand engan Parpol baru-baru ini. Namun apakah hal tersebut diatur di dalam Pemilu serentak kali ini.
‘’Jangan kita membuat yang tidak diatur. Tapi kalau tetap harus dilakukan maka kami minta adanya surat edaran dari Bawaslu sebagai dasar bagi kami ketika nanti ada pemeriksaan,’’ tandas Rosina Kebubun. (ulo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…