

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten Biak Numfor, di Hotel Cenderawasih Swiss Bell Biak, Sabtu (10/8) malam. (foto:Ismail/Cenderawasih Pos)
MERAUKE– Setelah melalui rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara secara berjenjang dari KPPS ke PPD, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke akhirnya menggelar rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pilkada serentak di swiss Belhotel Merauke, Minggu (11/8) kemarin.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun saat membuka pleno tersebut mengungkapkan, proses pemutakhiran data pemilih lewat pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilaksanakan selama 1 bulan terhitung 24 Juni-24 Juli 2024 dengan melibatkan 627 petugas Pantarlih. ‘’Hasilnya hari ini dapat kita plenokan menjadi daftar pemilih sementara,’’ kata Rosina Kebubun.
Rosina menjelaskan, sebelum rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara (DPS) tingkat kabupaten ini digelar , ada proses secara berjenjang. Dimana hasil Coklit yang dilakukan Pantarlih diplenokan tingkat PPS, kemudian ke naik ke tingkat PPD atau distrik. Selanjutnya, hasil pleno tingkat kabupaten ini akan dibawa ke tingkat provinsi untuk diplenokan di KPU Provinsi.
Rosina menjelaskan, setelah DPS ini ditetapkan, kemudian diturunkan kembali ke tingkat kampung dan kelurahan untuk diumumkan kepada masyarakat untuk memastikan kembali apakah nama mereka sudah sesuai atau tidak. Kemudian, apakah namanya sudah terdaftar dalam DPS tersebut atau tidak. Jika tidak maka warga tersebut diharapkan segera melaporkan kepada petugas PPS yang ada di kampung atau kelurahan.
Page: 1 2
Dalam rangkaian forum APEKSI tersebut, Wali Kota Jayapura secara aktif mengikuti forum Rembuk Kebudayaan…
Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tengah menggodok penetapan status kedaruratan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan…
Meski kobaran api utama telah padam, otoritas keamanan setempat mengimbau semua pihak untuk tetap waspada…
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2…
RSUD Jayapura memastikan kebutuhan medis terkait bahan medis habis pakai sejauh ini masih dalam kondisi…