

Ketua Sementara DPRP Papua Selatan Heribertus Silfanus Silubun saat menyerahkan kembali materia APBD 2025 yang telah dibahas dan ditetapkan DPRP Papua Selatan kepada Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, pada penutupan sidang di Gedung Belafiesta, Sabtu (7/12).(foto: Sulo/Cepos)
MERAUKE – Setelah melalui sidang pembahasan, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan akhirnya menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp 1,7 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD tahun 2024 sebesar Rp 1,9 triliun. Jumlah Rp 1,9 triliun ini sudah termasuk Silpa tahun 2024 yang diestimasi sebesar Rp 194 miliar.
Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudi Sufahriadi menjelaskan, penurunan transfer dana dari pemerintah pusat tidak hanya dialami oleh Provinsi Papua Selatan tapi hampir semua daerah di Indonesia mengalami hal yang sama.
Sebagai daerah otonomi baru yang dimekarkan, Provinsi Papua Selatan masih sangat tergantung pada dana transfer daerah. Sementara penggalian potensi daerah belum dilakukan secara optimal karena DPRP Papua Selatan baru terbentu, sehingga berbagai peraturan daerah sebagai payung hukum untuk menarik berbagai potensi tersebut sesuai dengan perundang-undangan belum dapat dilakukan. Kecuali yang sudah berjalan selama ini sejak DOB Papua Selatan terbentuk adalah pajak kendaraan bermotor.
Pada penutupan masa sidang pem,bahasan APBD 2025 itu, Rudy Sufahriadi menyampaikan terima kasih kepada DPRP Papua Selatan yang telah menyetujui APBD2025 itu.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua Sementara serta seluruh anggota DPR Papua Selatan yang telah merancangkan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025,”katanya, Sabtu (7/12) malam.
Ketua Sementara Heribertus Silfanus Silubun mengatakan, pengesahan dan penetapan APBD 2025 ini merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Selatan. Heribertus mengatakan, melalui pembahasan RAPBD tahun anggaran 2025 diharapkan menjadi upaya untuk memastikan anggaran yang disusun agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung program-program yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Papua Selatan.(ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan bakal menindaklanjuti masalah rencana pengembangan lahan perkebunan Perusahaan Perkebunan Kelapa…
Di luar ruangannya, puluhan taksi konvensional (angkot) berwarna putih berbaris rapi di bawah bayang-bayang bangunan…
Peristiwa ini bermula ketika personel piket Polsek Kuala Kencana yang dipimpin Kanit Sabhara Ipda Eko…
Pihak rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen) akhirnya memberikan respons terkait tuntutan kelompok mahasiswa yang menggelar aksi…
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, memastikan pelayan publik berjalan optimal baik di sektor pendidikan dan…
Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin, mengatakan pemusnahan dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan dari Menteri…