

Suasanya penyaluran bansos di lapangan eks Pasar Swadaya (Pasar Lama) Jumat (7/3) kemarin. (Foto: Istimewa)
MIMIKA – Sejak tanggal 27 Februari 2025 bantuan sosial (Bansos) untuk triwulan tahap I di Kabupaten Mimika mulai disalurkan. Kepala Kantor Pos Cabang Timika, Lindra Harianto Rajagukguk dalam penyaluran bansos triwulan pertama ternyata banyak data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang hilang.
Lindra mengatakan, akibat banyaknya data yang menjadi temuan tersebut, proses penyaluran bansos kepada masyarakat penerima manfaat pun harus dilakukan satu hari satu distrik untuk mengantisipasi resiko yang kemungkinan terjadi.
“Karena banyak data yang hilang sehingga kami bikin itu satu hari satu distrik antisipasi resiko yang terjadi,” kata Lindra, Jumat (7/3) kemarin.
Meski tidak merincikan berapa banyak jumlah data yang hilang, namun kata Lindra pihak Dinas Sosial Kabupaten Mimika telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut.
“Upaya dari teman-teman Dinsos Kabupaten Mimika tuh yang pernah mengambil di tahap III dan IV lalu namanya hilang di tahap I tahun ini, dari Dinsos mencatat namanya sama nomor HP untuk diusulkan kembali ke Kemensos,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Petrus Yumte melalui Kabid Pemberdayaan Sosial Yohanis Palitean menjelaskan bahwa ada pengurangan dikarenakan perubahan status pekerjaan dan kelayakan hidup penerima manfaat. Namun, ia juga tidak merincikan berapa jumlah data yang hilang.
“Memang ada pengurangan dikarenakan, mungkin suda kerja, anak sudah kerja, jadi pengusaha, hidup lebih baik, sedang yang layak dapat yang tidak punya penghasilan, rumah papan yang reot, honai,” jawabnya singkat.
Page: 1 2
Penolakan diambil setelah daging ayam tersebut terbukti tidak layak konsumsi akibat tingkat cemaran mikroba yang…
Menerima laporan adanya perkelahian antar 2 kelompk warga di Gudang Arang tersebut, Patroli Ramadan langsung…
Menurut Philemon, Papua memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor perikanan dan…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Narkoba Iptu Jan B Saragih, SH, membenarkan adanya penyerahan narkotika yang…
Kepala Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengatakan catatan yang disampaikan berkaitan dengan…
Studi banding ke Raja Ampat dinilai sangat tepat, karena dinilai memiliki banyak kesamaan, baik dari…