Categories: MERAUKE

Pemprov dan Pemkab Diminta Genjot Serapan Dana Otsus

MERAUKE– Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (NBP3OKP) Selatan Yoseph Yanawo Yolmen meminta Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah kabupaten di cakupan wilayah Papua Selatan untuk menggenjot serapan penggunaan dana Otsus tahun 2025 sesuai dengan perencanaan dan program yang sudah ditetapkan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan di Papua Selatan.

‘’Sebagai Ketua BP3OKP Papua Selatan, saya minta kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten cakupan Papua Selatan untuk menggenjot serapan dana Otsus 2025,’’ kata Yoseph Yanuwo Yolmen kepada wartawan di Merauke, Sabtu (5/7) kemarin.

Yoseph Yanawo Yolmen menjelaskan, serapan dana Otsus yang harus dipercepat tersebut karena sudah ada kesepakatan bersama antara Kementrian Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Bappenas dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Tanah Papua akan memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah yang serapan dana Otsus di tahun 2025 rendah atau Silpanya cukup besar.

‘’Sanksi yang diberikan kepada kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota bisa berupa pengurangan dana Otsus di tahun 2026,’’ katanya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Gubernur Papua Tiadakan Penerimaan CPNS

Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…

11 hours ago

3 Hari Berturut-turut Masyarakat Sipil Diserang

Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…

12 hours ago

Pola Pengamanan di Papua Bakal Dievaluasi

Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…

13 hours ago

Bupati Silih Berganti Kondisi Jalan dan Selokan Tak Pernah Berubah

Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…

14 hours ago

Serap Keluhan dan Aspirasi Hakim, Mulai Masalah Pengawasan hingga Kesejahteraan

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…

15 hours ago

Sanksi Menanti yang Live Saat Jam Kerja

​Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…

15 hours ago