Categories: MERAUKE

Pemprov dan Pemkab Diminta Genjot Serapan Dana Otsus

MERAUKE– Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (NBP3OKP) Selatan Yoseph Yanawo Yolmen meminta Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah kabupaten di cakupan wilayah Papua Selatan untuk menggenjot serapan penggunaan dana Otsus tahun 2025 sesuai dengan perencanaan dan program yang sudah ditetapkan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan di Papua Selatan.

‘’Sebagai Ketua BP3OKP Papua Selatan, saya minta kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten cakupan Papua Selatan untuk menggenjot serapan dana Otsus 2025,’’ kata Yoseph Yanuwo Yolmen kepada wartawan di Merauke, Sabtu (5/7) kemarin.

Yoseph Yanawo Yolmen menjelaskan, serapan dana Otsus yang harus dipercepat tersebut karena sudah ada kesepakatan bersama antara Kementrian Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Bappenas dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Tanah Papua akan memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah yang serapan dana Otsus di tahun 2025 rendah atau Silpanya cukup besar.

‘’Sanksi yang diberikan kepada kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota bisa berupa pengurangan dana Otsus di tahun 2026,’’ katanya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Lima Distrik se Wilayah Walak Sepakat Berikan Sanksi Adat bagi Pelaku Karhutla

Kepala Distrik Bugi Mare Gombo menyatakan pemberian sanksi tegas atau denda adat ini dilakukan usai…

1 hour ago

Materi KUA-PPAS Telah Diserahkan ke DPRP

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan saat ini sistem yang digunakan…

2 hours ago

Bawa 1,7 Kg Ganja, Dua Tersangka Terancam 20 Tahun Penjara

   Kapolresta Jayapura Kota KBP Fredrickus W. A. Maclarimboen melalui Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota…

3 hours ago

BBM Subsidi Diduga Digunakan untuk Aktivitas Ilegal, Pengawasan Harus Berkelanjutan

Tim Sapu Bersih Penyalahgunaan Migas Provinsi Papua menemukan sejumlah indikasi penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi…

4 hours ago

Pemprov Papua Batasi Penggunaan HP di Sekolah

  Pembatasan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2026…

5 hours ago

Cegah Konflik Pertanahan, MRP Datangi Polda Papua

    Audiensi tersebut membahas sejumlah persoalan pertanahan yang terjadi di Papua, termasuk perkembangan penanganan…

6 hours ago