

TPNPB OPM bertanggung jawab atas pembakaran kios di Yahukimo, Papua Pegunungan. Dok.TPNPB OPM.
JAYAPURA-Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang merupakan bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), melakukan aksi pembakaran terhadap sejumlah bangunan di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Minggu (6/7).
Dilaporkan bahwa bangunan yang dibakar antara lain rumah pribadi milik Bupati Puncak Elvis Tabuni, gedung SD Pinapa beserta rumah para guru, serta Kantor Distrik Omukia. Aksi ini dilakukan karena OPM menduga bangunan-bangunan tersebut dijadikan sebagai pos pertahanan militer Indonesia.
Kapolres Puncak, Kompol Mardi Marpaung membenarkan kejadian ini. Ia mengatakan, pihaknya belum dapat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara langsung di lapangan. Namun, berdasarkan pantauan udara menggunakan drone, pihaknya membenarkan adanya pembakaran sejumlah bangunan.
“Kami belum bisa pastikan melalui olah TKP langsung, tapi hasil pantauan drone menunjukkan bahwa memang ada beberapa bangunan yang terbakar, termasuk rumah pribadi Bupati dan rumah guru di SD Pinapa, serta Kantor Distrik Omukia,” ujar Kompol Mardi melalui pesan singkat kepada Cenderawasih Pos, Senin (7/7).
Sementara itu, Juru Bicara Komnas TPNPB-OPM, Sebby Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima pada hari yang sama, menyatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari Pasukan Intelijen Setempat (PIS) TPNPB di Kabupaten Puncak bahwa pembakaran dilakukan oleh pasukan mereka pada Minggu (6/7).
Menurut Sebby, tindakan tersebut dilakukan karena rumah Bupati dan Kantor Distrik Omukia telah dijadikan pos militer oleh aparat keamanan Indonesia dalam rangka operasi militer di wilayah tersebut. Ia menyebut, keberadaan militer di bangunan-bangunan sipil tersebut menyebabkan kepanikan dan eksodus warga sipil dari Distrik Omukia.
“Penempatan pasukan militer di rumah Bupati dan Kantor Distrik Omukia membuat warga sipil takut dan mengungsi. Karena itu, kami membakar tiga bangunan tersebut,” tegas Sebby.
Page: 1 2
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…