Categories: MERAUKE

Tahun Ini, Pemprov Dapat Bantuan Penataan Perumahan Kawasan Kumuh dan 1.200 Unit BSPS

MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan di tahun 2026 ini akan memperoleh bantuan Penataan Perumahan Kawasan Kumuh serta program Bantuan Stimulas Perumahan Swadaya (BSPS).

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengungkapkan, penataan perumahan Kawasan kumuh dan stimulus perumahan swadaya tersebut merupakan program bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementrian Perumahan Rakyat dan Permukiman Republik Indonesia.

Kepastian adanya bantuan ini, ungkap Gubernur Apolo Safanpo setelah pihaknya bersama dengan gubernur Sulawesi Utara diundang secara khusus oleh Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bapak Maruar Sirait.

‘’Kami hadir di Kementrian dan beliau menjelaskan program-program Kementrian Perumahan yang akan dilaksanakan di tahun 2026,’’ kata Gubernur Apolo Safanpo baru-baru ini.

Untuk pembangunan penataan perumahan kawasan kumuh ini, lanjut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan bupati Merauke dan kemungkinan untuk penataan kawasan kumuh ini akan dilaksanakan di Kota Merauke.

‘’Untuk lokasinya nanti dikoordinasikan antara dinas PUPR Papua Selatan bersama dengan bupati Merauke melalui Dinas Perumahan Rayat. Apakah di Lampu Satu, Kelapa Lima atau di Kudamati. Nanti akan dibicarakan dan disepakati mana lokasi yang sangat urgen untuk ditangani lebih dulu,’’ tandas Apolo.

Sementara untuk program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya, jelas dia, akan disebar di 4 kabupaten cakupan wilayah Provinsi Ppaua Selatan. Bentuknya, jelasnya, semacam renovasi rumah atau bedah rumah. Rumah yang tidak layak huni itu dibedah atau dibongkar menjadi rumah layak huni yang pekerjannya dilakukan secara swadayta atau mandiri. Tidak diproyekan.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

44 minutes ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

2 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

3 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

4 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

5 hours ago

Afirmasi OAP dan Keadilan Harus Nyata

Menurut Dr. Methodius Kossay, data OAP yang akurat dan valid memang sangat krusial dalam menentukan…

5 hours ago