DPRP Papua Selatan Akan Perjuangkan Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat Adat

Soal Penolakan PSN di Merauke

MERAUKE – Pemerintah pusat telah menetapkan Kabupaten Merauke sebagai kawasan strateis nasional (PSN) melalui pengembangan industri gula dan pembukaan lahan 1 juta hektar untuk cetak sawah baru. Tentunya dengan penetapan Merauke sebagai PSN tersebut akan banyak program mulai dari yang bernilai kecil sampai yang besar yang akan melibatkan  para pengusaha yang bermodal maupun yang pas-pasan.

Terkait dengan itu, Ketua Sementara DPR Provinsi Papua Selatan Heribertus Silubun saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya, mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum berpikir ke arah sana  untuk memastikan bahwa apakah program strategis  nasional ini ketika nanti berjalan.

‘’Tapi yang kita berpikir adalah  meneruskan aspirasi dari para mahasiswa dan masyarakat adat yang ini sudah menyampaikan aspirasinya ke DPRP Papua Selatan menolak investasi dan PSN serta transmigrasi.  Jadi kami merencanakan setelah penetapan APBD 2025 nanti,  dengan membentuk tim mungkin untuk ke  Kementrian Transmigrasi  lalu ke DPR RI yang membidangi masalah tersebut,’’ kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Nantinya  setelah bertemui dengan pihak-pihak terkait itu nantinya bisa mendapatkan gambaran sebenarnya arah Program Strategis Nasional seperti apa dan  bagaimana pemerintah pusat merespon sikap masyarakat adat dan para mahasiswa terkait dengan  program tersebut.

   Dikatakan, sebagai wakil rakyat  pihaknya  harus menyuarakan suara masyarakat  dan mahasiswa yang sudah disampaikan ke DPRP Papua Selatan, sebenarnya arah program strategis nasional tersebut serta manfaatnya bagi masyarakat seperti apa.   

‘’Sebagai wakil rakyat, kita harus berada di  posisi kedua belah pihak. Di satu sisi kita tetap menyuarakan  suara rakyat tapi kita juga harus tahu bagaimana manfaat program  itu bagi masyarakat. Kalau memang betul-betul program itu bermanfaat bagi masyarakat tentunya kita harus kembali kepada masyarakat,’’ katanya.

Yang paling menonjol tambah Heribertus Silubun, pertama penolakan terhadap transmigrasi dan pembukaan lahan yang begitu besar.

‘’Biar bagaimana, masyarakat kita, saudara kita orang asli Papua hidup dan sangat tergantung dengan alam. Mereka tidak bisa dipisahkan dengan alam dan kita tentu juga berharap dari kebijakan pemerintah program ini bisa berjalan tapi bagaimana  ada perlindungan  hukum kepada masyarakat. Karena ini sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Artinya hutan ini  bukan hanya untuk masyarakat adat tapi untuk orang banyak karena dia yang akan memproduksi oksigen. Tapi kalau hutan nanti kita habiskan, jadinya seperti apa Merauke ini,’’ pungkasnya. (ulo/wen)   

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos