

Ketua Sementara Sugiyanto saat menyerahkan palu pimpinan kepada Ketua DPRK Merauke Merauke Samuel Markus Mugujay Kamis (5/12) kemarin. (FOTO: Sulo/Cepos)
MERAUKE –Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Merauke periode 2024-2029 akhirnya mempunyai pimpinan defenitif. Ini setelah Ketua Pengadilan Negeri Merauke Dinar Pakpahan melantik pimpinan DPRK Merauke yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Ketiganya, merupakan pemenang pemilu legeslatif 14 Februari 2024 lalu.
Yakni untuk jabatan Ketua Samuel Markus Mugujay dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Bernard Ndiken dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Maria Kanden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI). Kendati ketiga Parpol tersebut sama-sama berhasil meraih 5 kursi di DPRK Merauke, namun berbeda dari perolehan suara sah terbanyak.
Ketua DPRK Merauke Samuel Markus Mugujay menyampaikan terima kasih kepada ketiga Partai Politik tersebut yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada ketiga anak negeri Papua untuk memimpin lembaga rakyat yang terhormat tersebut untuk 5 tahun kedepan.
‘’Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Merauke untuk mengemban amanah 5 tahun kedepan dalam memimpin lembaga ini sebagai keterwakilan rakyat bersama pemerintah untuk sama-sama bekerja dalam mewujudkan masyarakat Merauke yang maju dan sejahtera,’’ katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ndiken membacakan sambutan bupati menyampikan proficiat dan selamat kepada ketiga unsur pimpinan DPRK Merauke periode 2024-2029 yang sudah defenitif tersebut dan berharap para wakil rakyat yang ada di DPRK Merauke dapat menjalankan tugasnya dengan 3 fungsi yakni legeslasi, anggaran dan pengawasan. (ulo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan…